KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Glosary Perlindungan Anak

SEMUA KARAKTER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Data adalah informasi berupa angka maupun kata – kata yang dikumpulkan oleh seorang peneliti.

Data andal adalah data yang telah dikumpulkan dan atau / atau di analisis secara sistematis, sehingga hasilnya dapat dipakai.

Data kualitatif adalah informasi dalam bentuk kata – kata atau citra.

Data kuantitatif adalah informasi dalam bentuk angka – angka dan statistic.

Data mentah adalah data primer yang belum di analisis.

Data perlindungan anak adalah sekumpulan bahan, keterangan atau informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan hasil dan/atau upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan untuk keperluan proyek penelitian tertentu

Data sekunder adalah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan penelitian, karya tulis, terbitan – terbitan periodic atau buku tahunan.

Data terpilah perlindungan anak adalah sekumpulan bahan, keterangan atau informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan hasil dan/atau upaya pemenuhan hak anak yang dikelompokan sedemikian rupa menurut jenis kelamin, kelompom umur, satuan wilayah, keadaan atau situasi lainnya untuk memperjelas upaya dan hasil perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Data valid adalah data dari instrument penelitian tertentu yang telah dikumpulkan dengan akurasi yang memadai untuk dimasukkan dalam analisis.

Disagregasi adalah proses pembagian data statistic menjadi kelompok – kelompok kecil menurut gender, umur, atau lokasi.

Diseminasi adalah pemdistribusian data penelitian, informasi, konklusi, atau rekomendasi melalui sarana komunikasi.

Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara ABH dengan kategori tertentu;seperti pencurian kecuali perkosaan dan pembunuhan dengan pembebasan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan (diversion) dengan tujuan agar anak yang terhindar dari proses hukum lebih lanjut dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan tindakan yang proposional dan dapat dipertanggung jawabkan (Undang – Undang 2 Tahun 2002 tentang POLRI Pasal 18).