KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Lingkungan Pendidikan

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 16 Desember 2016
  • Dibaca : 362 Kali
...

 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

KONFRENSI PERS

 

Sosialisasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi di Lingkungan Pendidikan

Siaran Pers Nomor: B- 136 /Set/Rokum/MP 01/12/2016

Bandung (15/12) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang bahaya pornografi di lingkungan pendidikan yang bertempat di Hotel Grand Asrilia, Buah Batu. Kegiatan ini sebelumnya telah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kota Bekasi. Fokus utama dari KEMENPPPA adalah mencegah dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban pornografi, baik dari konsumsi pornografi, korban pelampiasan dari orang yang mengkonsumsi maupun menjadi konten dari pornografi. Pada acara ini KEMENPPPA mengundang para siswa/i dan para guru dari beberapa sekolah sebagai peserta.

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk diwaspadai oleh seluruh pihak yang berada di dunia pendidikan anak untuk melindungi anak-anak dari pornografi. Penyebaran pornografi saat ini sangat tinggi dan cepat melalui gadget yang terkoneksi melalui internet, dimana gadget ini pun sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi anak-anak untuk berkembang dan mendapatkan informasi terkait pendidikan mereka.

 

Ada pun dampak langsung dari pornografi adalah ketagihan, menuntut lebih, ketidak pedulian atau menjadi tidak sensitif terhadap konten pornografi dan mengingini pelampiasan. Dimana dalam jangka panjang dapat berdampak terciptanya Sexually Active Society yang ditandai dengan masyarakat yang aktif secara seksual (desakraslisasi seks atau seks bukan lagi dianggap sebagai hal yang sacral), tidak ada norma yang mengatur hubungan seksual dan banyak orang yang hidup sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan, atau hubungan di luar nikah menjadi tidak haram ,berhubungan seks bebas menjadi hal yang biasa.

 

“Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari informasi yang tidak layak bagi mereka, orang tua dan orang dewasa harus melindungi anak dari informasi yang asusila bagi mereka karena informasi tersebut justru membahayakan bagi mereka,” ungkap Hasan, Kepala Biro Hukum dan Humas KEMENPPPA.

 

Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini KEMENPPPA menghimbau sekaligus membuka ruang diskusi dengan pihak sekolah untuk membuat peraturan sekolah yang dapat membatasi dan melindungi anak dari pornografi di antaranya peraturan penggunaan gadget maupun sanksi yang diberikan sekolah apabila ada siswa/i yang mengkonsumsi dan membuat konten pornografi. Kerja sama ini tidak terbatas hanya dengan pihak sekolah saja tapi peran penting orang tua juga untuk memantau pergaulan dan perkembangan anak mereka, karena melindungi anak dari pornografi adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, harus bersama-sama bergandengan tangan.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Berita, Senin, 16 Januari 2017

Menteri PPPA Mengecam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (119)

Sorong, Papua Barat (14/01), Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meninjau perkembangan kasus pemerkosaan balita berinisial KM, usia…
Berita, Rabu, 28 Desember 2016

Bank Indonesia Cetak Rupiah Sesuai Kebutuhan Masyarakat (171)

Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pencetakan Rupiah sesuai kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia senantiasa memastikan…
Artikel, Kamis, 15 Desember 2016

Makna Peringatan Hari Ibu Dengan Kesetaraan Gender pada Perempuan Indonesia (1249)

Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan hari dimana hampir seluruh masyarakat di Indonesia merayakan peringatan tersebut untuk…
Artikel, Senin, 05 Desember 2016

Peluncuran Buku oleh KPPPA Guna Mengatasi Kesenjangan Ekonomi dan Kekerasan pada Perempuan & Anak (2051)

Pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, menumbuhkan potensi masyarakat terutama perempuan dalam proses pembangunan, serta menghilangkan…
E - Book, Jumat, 23 Desember 2016

Buku PMBG 2016 (82)

Sebagai wujud dari fungsi pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang statistik (BPS) telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan…