KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Menteri Yohana : Pentingnya Peran Perempuan Sebagai Penjaga Perdamaian dan Juru Runding dalam Memerangi Konflik Ketegangan Sosial

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 17 Mei 2017
  • Dibaca : 536 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

Menteri Yohana : Pentingnya Peran Perempuan Sebagai Penjaga Perdamaian dan

 Juru Runding dalam Memerangi Konflik Ketegangan Sosial

 

Siaran Pers Nomor: B- 042/Set/Rokum/MP 01/05/2017

 

Afghanistan (15/5)  – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise menghadiri acara Symposium on “the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace” yang menyoroti peran dan kontribusi perempuan Afghanistan bagi perdamaian. Sebagai Menteri Perempuan Indonesia pertama yang mengunjungi Afghanistan, Menteri Yohana memiliki tujuan untuk melakukan kerja sama bilateral pada bidang pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, peran aktif Indonesia akan difokuskan dengan menggambarkan peran perempuan sebagai penjaga perdamaian dan juru runding dalam upaya mengatasi konflik ketegangan sosial serta menjadi penengah kelompok-kelompok yang bertikai. Kunjungan Menteri Yohana ke Afghanistan merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani pada 5-6 April 2017 sebagai kunjungan kenegaraan pertama dalam sejarah hubungan bilateral semenjak 62 tahun yang lalu.


 

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Yohana menjelaskan latar belakang demografi, situasi ekonomi, dan budaya Indonesia yang rentan akan ketegangan etnis dan agama yang mengakibatkan adanya kekerasan pada perempuan dan anak, serta  tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam menanamkan kerukunan dan toleransi serta mencegah dan mengatasi ketegangan sosial di antara warga negaranya.

 

“Di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah diberi mandat dalam mengkoordinasikan kebijakan dan program tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di semua tingkat. Kami juga merumuskan program dan kebijakan bagi perempuan. Sebagai contoh, pada 2016, kami meluncurkan sebuah program unggulan yang disebut 3ENDS dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Untuk memperkuat kerangka hukum tentang konflik sosial, pemerintah juga mengeluarkan berbagai Undang-Undang dan peraturan,” papar Menteri Yohana pada acara Symposium on “the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace” di Afghanistan yang juga dihadiri oleh Ibu Negara Afghanistan, H.E. Rula Gani dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Afghanistan, H.E. Dilbanasari.

 

Dalam memperkuat kerangka kelembagaan dan pelaksanaan, Kemen PPPA  menyelenggarakan sejumlah program seperti penerbitan Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik sosial yang terdiri dari program pencegahan dan perlindungan korban perempuan pada konflik dan promosi pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak dalam menangani konflik sosial.

 

"Pemberdayaan perempuan di Afghanistan merupakan isu prioritas bagi KBRI Kabul, Pemerintah Afghanistan, Uni Eropa, dan PBB sehingga kehadiran Menteri Yohana sangat berarti bagi hubungan kedua negara,” ujar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Republik Islam Afghanistan, Arief.

 

“Hal yang telah kami pelajari sejauh ini dari sejumlah aktivis perempuan Indonesia adalah banyak kaum perempuan yang dapat menggunakan “soft power” secara efektif dalam pengaruh sosial dan tradisional di komunitas mereka melebihi pasangan laki-laki dalam berbagai konflik. Saya sangat mengharapkan melalui simposium ini, kita tidak hanya dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk kerjasama dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik, namun juga memperkuat jejaring serta mekanisme untuk berbagi pengalaman. Ke depan, simposium ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan program bilateral antara Indonesia dan Afghanistan dalam mempromosikan resolusi konflik sosial melalui pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak yang tinggal dalam situasi konflik,” tutup Menteri Yohana.

 

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Berita, Selasa, 19 September 2017

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga (41)

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini…
Siaran Pers, Senin, 11 September 2017

CEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PATBM (472)

Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik…
Siaran Pers, Senin, 11 September 2017

Koperasi Sejahterakan Rakyat Indonesia (191)

Koperasi terbukti mampuĀ  menyejahterakan para anggotanya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi.
Siaran Pers, Kamis, 07 September 2017

Menteri Yohana Dukung Deklarasi Perempuan Pekerja Transportasi Indonesia (128)

Surabaya(6/9) Di atas Kapal Umsini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mendengarkan dan merasakan persoalan-persoalan yang dihadapi…
Siaran Pers, Sabtu, 09 September 2017

PERAN PEREMPUAN UNTUK KELESTARIAN SUMBER DAYA AIR (297)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara aktif mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kebijakan perubahan iklim,…