KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Peran Bakohumas Dukung Reputasi Pemerintah

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 11 Agustus 2017
  • Dibaca : 110 Kali
...

Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji (ketiga dari kanan) berfoto bersama dengan narasumber  seminar ”Kampanye Gerakan Indonesia Melayani Bagi Anggota Bakohumas” yang diselenggarakan Bakohumas Kementerian PANRB, Rabu (9/8/2017).(ari)

 

Peran Bakohumas Dukung Reputasi Pemerintah

 

                  Jakarta, Kamis (10/8/2017) –     Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Bakohumas harus bisa menjaga, mengawasi dan meredam hal-hal yang sifatnya ujaran kebencian kepada pemerintah. ASN diharapkan bisa memberikan suasana yang kondusif,  di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.  Untuk menindaklanjuti hal ini, Kementerian PANRB nantinya akan menerbitkan edaran  yang akan berlaku secara nasional untuk kemudian berlaku di Kementerian/Lembaga dan Pemda. Namun sembari menunggu edaran resmi dari Kementerian PANRB, masing-masing Kementerian/Lembaga sudah bisa melakukan kebijakan internal untuk ikut mensukseskan dan menjaga reputasi pemerintah dari berita hoax yang isinya ujaran kebencian dan fitnah.

                  “Sebagai ASN kita harus berpartisipasi di dalam menjaga kerukunan semangat kebangsaan. Jadi ujaran kebencian yang bersifat SARA, ASN jangan ikut-ikutan. Harus ada etika berkomunikasi di dalam medsos. Itu penting sekali. Kita sebagai ASN tetap punya hak pribadi, tetapi tetap kita harus bisa menghormati dan berperilaku baik. Sebagai ASN kita sudah terikat dengan berbagai kode etik. Kita tetap harus menghormati kode etik dan menjaganya. Bahkan sesuai  UU ASN, kode perilaku dan nilai dasar itu sangat jelas. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji pada saat membuka seminar ”Kampanye Gerakan Indonesia Melayani Bagi Anggota Bakohumas” yang diselenggarakan Bakohumas Kementerian PANRB, Rabu (9/8/2017).

Menurut Atmaji yang mewakili Menteri PANRB,  sangatlah penting untuk bisa menjaga komunikasi antar ASN di Kementerian/Lembaga. Ada sekitar 4,5 juta  ASN di seluruh Indonesia dan harus bisa meredam, menjaga komunikasi agar bisa berperilaku baik khususnya dalam penggunaan media sosial. Di lingkungan Kementerian PANRB sendiri sudah diedarkan pengumuman supaya para pegawai Kementerian PANRB tidak latah ikut menyebarluaskan berita hoax yang sifatnya fitnah dan tidak benar.

Peran Bakohumas Kementerian dan Lembaga diharapkan bisa lebih meningkat lagi, terutama dalam penyebarluasan kebijakan program pemerintah. Tujuannya agar kebijakan pemerintah bisa semakin tersosialisasi dan dipahami masyarakat. Adanya dukungan dari masyarakat merupakan faktor penting, karena jika tidak didukung masyarakat maka apapun hasil dari kebijakan pemerintah hasilnya tidak akan maksimal. Humas pemerintah memberikan peran yang sangat penting karena itu Presiden Joko Widodo menugaskan kepada Kominfo untuk bersama-sama mengembangkan Government Public Relations (GPR).

“Karena peran yang sangat penting dan strategis, kita semua sekarang menghadapi tantangan baru yang tidak ringan. Rekan-rekan Bakohumas, Presiden dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan dunia  berubah dengan sangat cepat. Dan kita harus hadapi perubahan yang silih berganti sangat cepat.  Kalau dalam ekonomi, memakai tenaga listrik broadcash ada digital ekonomi WA. Kita juga menghadapi digital PR yang sangat mengubah peta komunikasi publik kita,” ujarnya.

Di depan kurang lebih 100 peserta Bakohumas dari berbagai Kementerian/Lembaga, TNI dan Polri, Atmaji mengingatkan, tidak hanya Indonesia yang mengalami tantangan baru ini namun semua negara di dunia, tidak terkecuali negara besar seperti Amerika Serikat.  “Tantangan baru ini memerlukan skills baru, memerlukan kompetensi baru. Oleh karena itu juga memerlukan kompetensi yang terus selalu meningkat di jajaran PR kita. Di samping topik  tematik seperti ini, tentunya  kita berharap  Bakohumas juga memfasilitasi peningkatan kompetensi para anggotanya melalui berbagai seminar yang berisi peningkatan kompetensi. Bagaimana mengembangkan kompetensi dalam menghadapi  era digital PR seperti ini. Pada waktu Pilkada DKI kemarin, kita sangat merasakan bagaimana persepsi dan opini publik ditentukan melalui media sosial dan ini akan terus meningkat intensitasnya sampai tahun 2019.”

                  Sementara itu sudah sejak tahun 2014, Kementerian PANRB rutin menyelenggarakan one agency one innovation. Untuk itu Kementerian/Lembaga dan Pemda diharapkan bisa melakukan inovasi dalam  melakukan perbaikan pelayanan publik  dan setiap tahun dikompetisikan. Tahun 2014 peserta yang ikut hanya 500 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga dan BUMN. Namun penyelenggaraan terakhir angkanya melonjak sehingga ada sekitar 3050 inovasi dari berbagai Kementerian/Lembaga.                    “Artinya ada gerakan inovasi yang relative masif  di berbagai Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN. Ini mengindikasikan adanya peningkatan pelayanan publik. Tetapi memang indikator-indikator makronya pelayanan publik kita belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat. Itu harus diakui secara jujur. Kalau kita ambil salah satu indikator, misalnya bisnis, rangking Indonesia masih di tengah-tengah kurang lebih di angka 90-91. Walau berada di tengah tapi tidak cukup baik untuk modal negara ini bisa bersaing dengan berbagai negara untuk bisa mendapatkan prestasi, turis, wisatawan dan lainnya.”

                  Menurutnya, Inpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengenai Gerakan Revolusi  Mental yang di dalamnya  ada Gerakan Indonesia Melayani dimaksudkan untuk mempercepat kualitas pelayanan  publik. “Ada 10  fokus di Gerakan Indonesia Melayani, dan kami harapkan rekan Bakohumas bisa ikut menyebarluaskan kebijakan pemerintah agar lebih dipahami masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat.”

                  Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Niken Widyastuti mengatakan, akhir Desember tahun 2016 Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Inpres No  12 Tahun 2014 tentang Gerakan Revolusi Mental.  Inpres ini memiliki tujuan untuk memperbaiki dan  membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai integritas, etos kerja, gotong royong untuk membangun budaya bangsa yanmeyg bermartabat , modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila .

                   “Salah satu dari lima gerakan tersebut adalah Program Gerakan Indonesia Melayani. Gerakan ini tentunya kita harapkan pelayanan publik  kepada masyarakat akan terus meningkat, karena sampai saat ini pelayanan publik atau pemerintah belum sepenuhnya optimal  bisa melayani seluruh masyarakat. Jumlah penyelenggara pelayanan publik atau  pun ASN di Indonesia kurang lebih ada 4,5 juta jiwa dan melayani 262 juta penduduk Indonesia. Dengan adanya ASN secara kuantitas cukup besar, dan secara kualitas harus terus menerus perlu ditingkatkan. Adanya forum tematis Bakohumas ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PANRB, sehingga nantinya kita semua anggota Bakohumas bisa mendapatkan informasi, masukan dan arahan yang berkaitan dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.”

                  Menurut Niken, 10 fokus dari gerakan pelayanan publik perlu diketahui oleh seluruh anggota Bakohumas, tidak hanya diketahui, tetapi Bakohumas tentunya akan menyosialisasikan gerakan Indonesia melayani, baik ASN pusat maupun daerah kepada masyarakat yang akan dilayani. Kemampuan ataupun  kegiatan yang dilakukan Bakohumas saat ini sangat beragam.  “Kami menyampaikan sosialisasi program pemerintah, kami bersama-sama mendukung setiap program-program dari Kementerian. Begitu ada forum tematis Bakohumas seperti ini, maka seluruh Kementerian/Lembaga bahkan daerah akan menaikkan narasi tunggal. Dan kekuatan dari GPR yang kita miliki di media sosial juga sangat besar, lebih dari 24 juta apabila kita bersama-sama bisa menaikkan informasi atau narasi tunggal melalui media sosial.”

                  “Kami juga mendesimasikan informasi tentang  Gerakan Indonesia Melayani melalui strategi komunikasi  Through The Line. Karena kegiatan Through The Line adalah GPR berbasis digital yaitu melalui media sosial melalui FB, Instagram, Twitter, WA. Kegiatan pagi hari ini bagus kalau kita bersama-sama menaikkan tagar Gerakan Indonesia Melayani, jadi diwajibkan bagi peserta workshop ini untuk menaikkan, nanti kita atur waktunya jam 12 melalui Twitter. Diharapkan kita bisa menempatkan informasi Gerakan Indonesia Melayani pada posisi yang tinggi  dan untuk petugas medsos atau pun satgas medsos juga akan mendukung, karena satgas medsos yang dimiliki Kominfo cukup besar. Sehingga informasi yang didesimasikan  bersama-sama bisa jadi trending tropic. Itu yang kita harapkan. Selain juga kita bisa sosialisasikan melalui konferensi pers atau bisa melalui seperti ini seminar, pertunjukan rakyat atau kegiatan lainnya melalui daerah-daerah. Ini juga penyebaran informasi yang sangat efektif  untuk memperbanyak masyarakat mengetahui tentang Gerakan Indonesia Melayani.”

 

                  Anggota Bakohumas di media masing-masing yang memiliki video tron juga bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Media online yang dimiliki Kementerian/Lembaga untuk bersama-sama menyosialisasikan informasi tentang kegiatan Kementerian/Lembaga, namun harus ada space Kementerian/Lembaga  untuk bersama-sama saling mempromosikan, saling menaikkan informasinya.

                  Menurut Niken, tugas GPR selain sosialisasi, edukasi atau literasi kepada masyarakat dan kampanye, juga penguatan konter narasi.  Begitu ada informasi yang negative tentang kinerja pemerintah, sesegera mungkin harus direspon. Seperti beberapa hari terakhir ada berita tentang masalah daya beli. Oleh pihak tertentu dikapitalisasi menjadi isu yang tonenya sangat negative terhadap pemerintah.  Ternyata, pada pertemuan forum tematis Bakohumas di BPS kemarin, hasil sensus ekonomi yang ada justru menunjukkan trend ekonomi Indonesia membaik. Begitu pula konsumsi masyarakat ada peningkatan. Dari semula angka 4,94 untuk triwulan tahun ini naik menjadi 4,95. Sekalipun sangat kecil kenaikannya tetap saja trendnya naik. “Kalau kita tidak cepat merespon atau miss reading atau ada kata- kata yang salah dibaca oleh orang-orang tertentu dengan tujuan mendeskritkan pemerintah, maka persepsi masyarakat terhadap citra pemerintah  turun.”

                  Niken mengingatkan, Presiden Joko Widodo sudah sering menyampaikan kepada Bakohumas agar bisa menyosialisasikan kepada masyarakat tentang  kinerja pemerintah yang sudah, akan dan sedang dilakukan pemerintah dengan jujur.  Presiden RI juga tidak menginginkan Bakohumas melebih-lebihkan namun jika ada kelompok atau orang-orang tertentu yang malah menjelekkan, Bakohumas harus segera mengkonter narasi. Itulah tugas-tugas dari Bakohumas untuk menjaga reputasi pemerintah. (hms)

 

Publikasi Lainya

Berita, Selasa, 19 September 2017

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga (41)

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini…
Siaran Pers, Senin, 11 September 2017

CEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PATBM (472)

Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik…
Siaran Pers, Senin, 11 September 2017

Koperasi Sejahterakan Rakyat Indonesia (191)

Koperasi terbukti mampuĀ  menyejahterakan para anggotanya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi.
Siaran Pers, Kamis, 07 September 2017

Menteri Yohana Dukung Deklarasi Perempuan Pekerja Transportasi Indonesia (128)

Surabaya(6/9) Di atas Kapal Umsini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mendengarkan dan merasakan persoalan-persoalan yang dihadapi…
Siaran Pers, Sabtu, 09 September 2017

PERAN PEREMPUAN UNTUK KELESTARIAN SUMBER DAYA AIR (297)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara aktif mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kebijakan perubahan iklim,…