KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Hak Perempuan Untuk Mencapai Kesetaraan Gender

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 18 Mei 2017
  • Dibaca : 1924 Kali
...

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.

Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Berikut adalah isu-isu utama/ sejumlah contoh kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu diatasi :

Pola Pernikahan yang merugikan pihak perempuan

Pernikahan dini adalah suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004 memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia menikah di umur 15 – 19 tahun.

Dalam hukum Islam, laki-laki memang diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia pun dilarang mempraktekkan poligami.

Hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan, tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan.

Kesenjangan Gender di Dunia Pekerjaan

Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat deskriminatif atas dasar gender membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki.

Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan.

Kekerasan Fisik

Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi,  terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah umum di Indonesia. Menurut survey Demografi dan Kesehatan 2003, hampir 25% perempuan yang pernah menikah menyetujui anggapan bahwa suami dibenarkan dalam memukul istrinya karena salah satu alasan berikut: istri berbeda pendapat, istri pergi tanpa memberitahu, istri mengabaikan anak, atau istri menolak untuk melakukan hubungan intim dengan suami.

Perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2004 menemukan bahwa 90% perempuan mengaku telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja.

Hak Kepemilikan

Hukum Perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak hukum untuk akses ke properti, tanah dan memiliki akses ke pinjaman bank dan kredit, meskipun terkadang masih terdapat diskriminasi di beberapa bagian contohnya: suami berhak untuk memiliki nomor pajak pribadi, sedangkan istri harus dimasukkan nomor pajak mereka dalam catatan suami.

Untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan isu kesetaraan gender ini dan mengedukasi pekerja perempuan mengenai hak-haknya sebagai pekerja perempuan, program kampanye Labour Rights For Women  yang ditujukan bagi pekerja perempuan muda tidak ada henti-hentinya menyuarakan dan mengedukasi perempuan. Lewat event dan pelatihan Labour Rights For Women yang bertema “Gender Equality”, perempuan diharapkan dapat lebih terpacu untuk membela hak mereka dalam kesempatan kerja/karir, hak maternal dan keseimbangan antara keluarga dan karir.

Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Malu rasanya apabila perempuan berteriak mengenai isu kesetaraan gender apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya, perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki-laki. Atau sebaliknya laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan perempuan.

Maka dari itu program unggulan 3ENDS KPPPA menjadi penting karena terdapat hak-hak manusia yang wajib kita perjuangkan bersama, yang salah satu tujuanya adalah menuju Kesetaran Gender yang merata di Indonesia.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 19 November 2017

PERAN PRAMUKA PUTRI DALAM MEMBANGUN BANGSA (29)

"Peran pramuka putri tidak hanya ke internal, seperti menjadi putri, isteri dan ibu bagi anak-anaknya sendiri, melainkan sebagai sosok perempuan…
Siaran Pers, Sabtu, 18 November 2017

ANAK SEBAGAI INVESTASI SANGAT PENTING NEGARA (50)

Pasuruan (18/11) "Saya ingin Pemerintah mendengar suara Forum Anak. Negara tidak akan rugi mendengarkan suara anak-anak. Anak-anak merupakan investasi yang…
Siaran Pers, Jumat, 17 November 2017

PELUNCURAN IKKA 2015 SEBAGAI PENUTUP RAKORTEK PERLINDUNGAN ANAK (17)

Yogyakarta (17/11)  "Dalam menyusun sebuah program pembangunan perlindungan anak, salah satu hal yang paling penting adalah agar kita memiliki ukuran…
Siaran Pers, Jumat, 17 November 2017

KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT (86)

Kasus kekerasan terhadap anak hingga meninggal semakin memprihatinkan. Selain kasus penyiksaan fisik terhadap Angeline yang berusia 8 tahun hingga meninggal…
Iklan Layanan Masyarakat, Kamis, 16 November 2017

Penting Penataan Kelembagaan Dinas PPPA dan Pembentukan UPTD PPA (45)

Hallo sahabat perempuan dan anak! Saat ini negara hadir untuk meningkatkan pelayanan bagi korban kekerasan dapat melingkupi layanan pengaduan, penjangkauan…