KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


Diagram Alur Permintaan Informasi

Hak-Hak Pemohon Informasi

(Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

  1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kecuali :
    1. informasi yang dapat: menghambat proses penegakan hukum; menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan negara; mengungkap kekayaan alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi nasional; merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar kementerian/lembaga atau internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
    2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. Permintaan atas salinan informasi dapat dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku