Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 10 Agustus 2018
  • Dibaca : 1403 Kali
...

Sesuai dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Kode Etik disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah,   serta dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), bahwa Komite Kode Etik bertugas untuk merumuskan aturan perilaku dan etika auditor intern yang terangkum dalam Kode Etik AAIPI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang telah final dari Komite Kode Etik. Rumusan Kode Etik tersebut telah dipaparkan pada Konferensi AAIPI di Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Agustus 2013 dan telah dilakukan penjaringan masukan dari berbagai APIP serta pembahasan akhir pada tanggal 28 Februari 2014 di Bukit Tinggi dalam rangka finalisasi berbagai masukan tersebut.

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (142)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (98)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (681)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (667)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (781)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…