MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI RAPAT KOORDINASI PP DAN PA DI NTT

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 28 April 2016
  • Dibaca : 2191 Kali

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI RAPAT KOORDINASI PP DAN PA DI NTT

 

Siaran Pers Nomor: 35 /Humas KPP-PA/4/2016

 

Sumba Barat Daya (28/4) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise hari ini mengadakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016. “Kami menyambut baik langkah Gubernur Provinsi NTT beserta jajaran yang begitu cepat merespon dengan melakukan koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai tindak lanjut dari acara Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 yang diselenggarakan tanggal 28 Maret – 1 April 2016 di Manado, Sulawesi Utara yang dihadiri Badan PP dan PA seluruh Indonesia serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.” Ujar Menteri Yohana.

 

Kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kunci tercapainya Ustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan tujuan program pembangunan dunia untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terkandung dalam semua goal dari SDGs yang ikut menentukan keberhasilannya. Berdasarkan publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015 hasil kerjasama BPS dan KPP dan PA, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT sebesar 62.26, sedangkan indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92.76 yang menggambarkan bahwa capaian perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, jika dibandingkan tentunya Provinsi NTT masih diperlukan peningkatan kualitas manusia secara umum. Dari hasil capaian nasional IPG (90.34) dan IDG (70.68) tentunya di Provinsi NTT masih diperlukan peningkatan peran perempuan.

 

“Kami yakin NTT memiliki “mimpi” untuk bisa menyelesaikan “pekerjaan rumah” termasuk menyelesaikan persoalan lainnya seperti isu (kekerasan, trafficking, diskriminasi, dll.) Untuk itu, melalui Rapat Koordinasi yang kuat antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan khususnya urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi permasalahan di Provinsi NTT sampai pada tingkat kabupaten dan bahkan kecamatan/desa.” Ucap Menteri Yohana.

 

Menteri Yohana juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan tinggi kepada Gubernur NTT beserta jajarannya, kepada para Kepala Unit PPPA dan KB Provinsi serta seluruh kabupaten/kota yang hadir, kepada seluruh peserta dan panitia Rakor. Hasil Rakorda ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai sinkronisasi atau keselarasan program antara pusat dan daerah. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar sektor, antar wilayah, serta antara pusat dan daerah bisa mengacu pada program unggulan Kementerian PP dan PA Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan).

 

 

 

 

 

 HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Juni 2019

Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak di Tanah Papua (40)

Perempuan dan anak seharusnya ikut terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami berbagai…
Dokumen Kinerja, Jumat, 21 Juni 2019

LAKIP Inspektorat 2018 (29)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Buku, Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akunntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (18)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Program Kerja Pengawasan , Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (16)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Siaran Pers, Kamis, 20 Juni 2019

Ramah Anak, Tanggung Jawab Media dalam Produk Jurnalistik (130)

Jakarta (19/06) – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam Sosialisasi Pemberitaan Media Ramah Anak di Jakarta (19/06)