PRESS RELEASE : MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT MELALUI PENGUATAN KOORDINASI LAYANAN TERPADU DAN TANGGAP DARURAT DENGAN FORUM MEDIS

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 29 Mei 2016
  • Dibaca : 2396 Kali

 

 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

      REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT MELALUI PENGUATAN KOORDINASI LAYANAN TERPADU DAN TANGGAP DARURAT DENGAN FORUM MEDIS

Siaran Pers Nomor: 48/Humas KPP-PA/05/2016

 

Manado (29/5) - Beberapa waktu belakangan ini Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kasus kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan, pada 2013 dilaporkan terjadi 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Kasus KDRT tercatat 64% dan kasus perdagangan orang (Human Trafficking) naik signifikan sebanyak 614 kasus. Korban terbanyak yang mengalami kekerasan adalah istri dan anak perempuan, dalam bentuk perkosaan dan pencabulan dengan pelaku orang terdekat korban.  Kenaikan jumlah kasus kekerasan tersebut dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin terjangkau oleh masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah preventif dan antisipasif.

 

"Salah satu akibat dari terjadinya KDRT dan kekerasan lainnya dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan pun sedemikian kompleks serta penderitaan yang dialami korban akan membekas sepanjang hidupnya. Dalam mengantisipasi hal tersebut Kementerian PP dan PA telah mengeluarkan Permen No.01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang disebut SPM KTPA. Sebagai bentuk komitmen Kementerian dan Lembaga, SPM ini ditandatangani oleh 9 (sembilan) K/L yang memberikan layanan kepada korban kekerasan yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, POLRI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, dan Kementerian Dalam Negeri. Lima jenis layanan yang merupakan hak korban yaitu layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan," ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PP dan PA, Prof. Dr. Vennetia R. Danes dalam acara Penguatan Koordinasi Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban KDRT di Manado,  Sulawesi Utara, Jumat (27/5).

 

Namun, Vennetia menilai implementasi serta pencapaian SPM ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan koordinasi, khususnya pembiayaan yang harus ditanggung korban agar tertata dalam kementerian, seperti visum dan autopsi. Korban seharusnya tidak perlu membayar visum. Secara teknis daerah harus memasukan SPM ke dalam penganggaran yang merupakan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP dan PA) untuk memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sementara itu terkait Perppu Perlindungan Anak, Vennetia mengatakan mendukung perppu yang telah disahkan oleh Presiden tersebut, khususnya dalam perlindungan hak perempuan, mengingat data kekerasan terus meningkat seperti fenomena gunung es. "Pemerintah berusaha untuk melindungi perempuan dan anak yang merupakan aset negara. Perppu Perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan efek psikososial, baik bagi pelaku seperti peringatan/efek jera, dan bagi korban merasa lebih diperhatikan/mendapatkan perlindungan."

Dalam kunjungan kerjanya ke Manado, Vennetia juga menghadiri Kampanye Tanggap Darurat Peduli Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta pembentukan Forum Medis yang terdiri dari dokter umum, dokter ahli forensik, psikiartis, mahasiswa Fakultas Kedokteran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada Sabtu, 28 Mei 2016 di Komplek Pertokoan Ruko Mega Mas Manado. Acara ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kepala Badan PP dan PA Provinsi Sulut, dan Wakil Kepala BNN.

"Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk ikut serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penanganan tanggap darurat kekerasan ini. Kami mengajak peserta untuk memanfaatkan waktu secara optimal menyalurkan ide gagasan, meningkatkan pemahaman, dan pengetahuan terkait perempuan dan anak. Berbagai bentuk kepedulian dari forum medis sangat kami hargai. Kelompok medikolegal bertujuan menyambungkan aspek medis dengan legal sehingga pemenuhan hak korban terpenuhi, khususnya pelayanan medis. Dokter diharapkan menjadi agen perubahan dari aspek pencegahan dan penanganan. Contohnya visum, diharapkan tidak hanya sekedar terapi psikis atau fisik tapi sebagai penyambung dengan penegak hukum. Marilah kita bersama bersatu memerangi kekerasan perempuan dan anak, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta menyosialisasikan program unggulan Kementerian PP dan PA Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap perempuan dan anak), End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia) dan End Barries To Economic Justice (Akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan)." tambah Vennetia.

 

Dengan terbentuknya Forum Medis diharapkan semua komponen dapat berperan aktif bahu-membahu untuk menurunkan angka kekerasan. Dalam acara ini juga dilaksanakan Penandatanganan MOU antara Forum Medis, Kementerian PP dan PA, Pemerintah Provinsi, dan BNN yang dilanjutkan dengan pelepasan balon, pembagian pin, dan stiker Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk masyarakat.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Ruang Bermain Ramah Anak Dorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (19)

Jakarta (25/4) - Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana salah satu indikatornya yaitu pembangunan dan pengembangan
Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Permasalahan Perempuan dan Anak Harus Ditangani Bersama! (24)

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

Kolaborasi dan Sinergi dalam Pembangunan PPPA Era 4.0 (214)

Kab. Tangerang, Banten (24/4) – Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era revolusi industri 4.0 memberikan peluang besar sekaligus…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

PEMERINTAH PERCEPAT KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUSPA  (90)

Tangerang (23/04) - Pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak karena pemerintah tidak sanggup bekerja…
Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (242)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…