PRESS RELEASE : MASYARAKAT JUGA MAMPU PERSEMPIT RUANG GERAK PELAKU KEKERASAN

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 31 Mei 2016
  • Dibaca : 1319 Kali

 

 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

             

 PRESS RELEASE

MASYARAKAT JUGA MAMPU PERSEMPIT RUANG GERAK PELAKU KEKERASAN

Siaran Pers Nomor: 50/Humas KPP-PA/05/2016

 

    Yogyakarta (31/5) -  Masyarakat harus bersatu mempersempit ruang gerak pelaku kekerasan seksual yang mengincar anak-anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jangan sampai pelaku bebas berkeliaran. Jumlah masyarakat yang lebih banyak dari pelaku tentu memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bisa mengawasi pelaku.  “Jangan sampai pelaku bebas, masyarakat harus bersatu mengurangi ruang gerak pelaku. Pelaku bisa bebas karena selama ini masyarakat tidak peduli. Pelaku paling hanya ada 20 persen, kenapa yang 80 persen masyarakat tidak saling mengawasi. Kalau kita awasi bersama pasti pelaku akan takut,” ujar Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Agustina Erni disela acara Puspa 2016 -  Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Senin (30/5/2016).                     

   Menurut Erni, masyarakat saat ini sudah banyak yang memiliki kepedulian tinggi dan langsung bergerak melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kekerasan.  Banyak inisiatif sudah dilakukan kalangan bawah karena masyarakat sudah sadar dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat lebih luas lagi, dengan menjadikan upaya yang sudah dilakukan sebagai proyek percontohan bagi masyarakat di daerah-daerah lain. Contohnya dari Cirebon dimana oleh kader Ibu Neneng Muslimah dia berhasil membuat RW Ramah Anak di Kelurahan Kecapi. Ibu Neneng berhasil mencanangkan wilayahnya bebas dari kekerasan, yang tadinya marak kekerasan dan pelecehan seksual, narkoba dan miras menjadi Kelurahan Nol Kekerasan,” ujar Deputi Erni.

    Salah satu keberhasilan Ibu Neneng adalah menggerakkan anak-anak untuk tidak keluar rumah selepas waktu Maghrib dan waktunya khusus untuk belajar. Dengan sirene yang dibunyikan lantang  dan didengar warga, praktis tidak ada anak-anak yang berkeliaran di luar rumah.  Hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama antarwarga dan perangkat desa. 

  Adapun Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2016 yang diselenggarakan pada 30 Mei-1 Juni 2016 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta memiliki tujuan mempromosikan Program Unggulan Three Ends. PUSPA juga bertujuan menggalang dukungan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media untuk bahu membahu mempromosikan Program Unggulan Three Ends perempuan dan anak Indonesia. Di ajang Puspa, 400 peserta juga akan mendapatkan wahana berbagi pengalaman dan gagasan inovatif dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia.                                                     

 

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

 DAN PERLINDUNGAN ANAK                 

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (142)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (224)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (132)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (702)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (687)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…