Press Release: Menteri PP dan PA : Langkah Kongkrit Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak melalui KLA

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 6681 Kali

PRESS RELEASE
Kementerian PP dan PA bersama Sarihusada Gelar Festival Kabupaten/Kota Layak Anak 2015

Menteri PP dan PA : Langkah Kongkrit Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak melalui KLA

Siaran Pers Nomor: 136/Humas KPP-PA/11/2015

Jakarta (7/11) Pemenuhan hak dan perlindungan anak telah diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu Indonesia juga berkomitmen mendukung gerakan dunia untuk menciptakan “World Fit for Children” (Dunia yang Layak bagi Anak) melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

“Aksi KLA harus terus digulirkan sampai dapat dilaksanakan oleh semua kabupaten/kota di seluruh tanah air, berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan agar proses percepatan informasi dapat terjadi sehingga perluasan jangkauan kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip KLA semakin banyak, ujar Menteri PP dan PA, Yohana Yembise saat membuka acara Festival Kabupaten/Kota Layak Anak 2015, di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (7/11). Festival ini berlangsung selama dua haritanggal 7-8 November 2015, diselenggarakan oleh Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan PT Sarihusada Generasi Mahardhika (Sarihusada). Festival KLA ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran para pihak, bahwa semua anak wajib dipenuhi hak-haknya dan dilindungi; dengan tag-line“Semua Anak, Anak Kita”, sekaligus membangun kesadaran dan memberikan informasi kepada stakeholders untuk berpihak pada anak.

Festival KLA ini memberikan berbagai informasi menarik bagi semua stakeholders: orang tua, anak, masyarakat umum, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaran KLA. Kesemuanya disajikan dalam ‘potret mini’’ KLA, yang menggambarkan bagaimana 31 indikator KLA dilaksanakan.

Lebih jauh Yohana mengingatkan kepada peserta Festival bahwa Kementerian PP dan PA telah berupaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui KLA sebagai salah satu langkah konkrit untuk percepatan pembangunan menuju Indonesia Layak Anak atau IDOLA, yaitu Indonesia dengan kabupaten dan kota yang memenuhi hak-hak anak yang terdiri atas hak terhadap sipil dan kebebasan, hak terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak terhadap kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak terhadap pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak atas perlindungan khusus.Pasalnya Kebijakan dan Program KLA yang dikembangkan oleh Kementerian PP dan PA telah menyentuh 262 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tegas Yohana.

Menteri Yohana juga berharap Festival KLA ini berdampak terhadap terwujudnya Indonesia Layak Anak yang akan membawa anak Indonesia menjadi anak yang lebih berkualitas di setiap aspek kehidupan serta dapat berperan sebagai subyek aktif dalam pembangunan kedepan. ”Khusus kepada anak-anak yang Ibu sayangi, jadilah kalian sebagai pioneer yang dapat menjadi tauladan dan menghormati orang tua dan mencintai tanah air,” ungkap Menteri Yohana saat mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Presiden Direktur Sarihusada, Olivier Pierredon, memaparkan, “Sebagai anggota dari Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), PT Sarihusada Generasi Mahardhika (Sarihusada) senantiasa mendukung berbagai upaya dan inisiatif Pemerintah yang berpihak kepada anak, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif.  Melalui Festival KLA, kami berharap dapat membantu menciptakan lingkungan yang layak bagi optimalisasi tumbuh-kembang anak dapat diimplementasikan secara menyeluruh, memberikan hasil, dan berkelanjutan. Festival KLA menyajikan berbagai informasi menarik bagi orang tua dan pemerintah serta pemangku pementingan lainnya terkait penyelenggaran KLA. Kegiatan utama pada Festival ini adalah talk show terkait lima klaster hak anak dengan nara sumber dari pemerintah, praktisi, pakar, dan komunitas yang bertujuan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap pengembangan anak Indonesia.  Sedangkan kegiatan pendukung berupa booth informasi, food bazaar,  pertunjukan kesenian daerah, serta berbagai hiburan.

Sejumlah topik yang dibahas di dalam talk show adalah mengenai pemenuhan hak anak atas akta kelahiran, informasi layak, forum anak, pengasuhan anak, gizi seimbang, kesehatan reproduksi remaja, pembangunan kreativitas anak, serta berbagai perlindungan seperti perlindungan dari perkawinan usia anak (dini), pekerja anak, kekerasan anak, NAZPA dan Miras, dan HIV/AIDS.  Talk show juga akan membicarakan mengenai sekolah layak anak, parenting, dan dinamika social media.


HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (21)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (36)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (72)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (60)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (37)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…