Press Release: Menteri PP dan PA : Diperlukan Komitmen dan Peran Serta Masyarakat untuk Menekan Angka Kematian Ibu (AKI)

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 4384 Kali


PRESS RELEASE
Menteri PP dan PA : Diperlukan Komitmen dan Peran Serta Masyarakat
untuk Menekan Angka Kematian Ibu (AKI)

Siaran Pers Nomor: 133/Humas/KemenPPPA/11/2015

Jakarta (5/11) - Millenium Development Goal’s (MDGs) akan segera berakhir seiring berakhirnya tahun 2015. Dari 8 (delapan) target yang ada, capaian Indonesia masih belum maksimal.  Salah satu contohnya adalah target peningkatan kesehatan ibu yang  indikatornya adalah menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 Kelahiran Hidup. Untuk itu baik pemerintah maupun elemen-elemen masyarakat lainnya terus berupaya mewujudkan target tersebut. Salah satunya melalui kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan untuk percepatan penurunan AKI.

“Saya sangat mengapresiasi Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu  yang ditandai dengan penandatanganan bersama antara Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dengan Tim Penggerak PKK, KOWANI, dan Organisasi Perempuan”, ujar Menteri PP dan PA, Yohana Yembise, di Hotel Arya Duta Jakarta, Kamis (5/11).

Perwujudan target penurunan AKI dalam MDGs kedepannya akan dilanjutkan melalui rumusan Sustainable Development Goals (SDGs). “Dari 17  tujuan dan 169 target rumusan SDGs yang telah disepakati, target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) masuk dalam tujuan ketiga yakni Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Pada tahun 2030, target penurunan AKI secara global adalah 70 kematian per 100,000 kelahiran hidup. Selain itu akan dipastikan pula akses menyeluruh pada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk program keluarga berencana, informasi dan pendidikan serta pengintegrasian kesehatan reproduksi dalam program dan strategi nasional setiap negara”, tegas Menteri Yohana.

Kematian ibu berdampak pada kestabilan ekonomi keluarga. Didalam keluarga,  ibu tidak hanya pengasuh, tapi juga memberikan kontribusi besar pada pengelolaan pendapatan keluarga.  Kondisi tersebut berakibat menurunnya kualitas dan peluang kelangsungan hidup bagi bayi yang baru dilahirkan dan anak yang ditinggalkan. “ Bayi yang ditinggalkan ibunya, berisiko tinggi untuk mengalami permasalahan kesehatan, fakta menunjukkan bahwa sekitar 50% dari bayi yang ditinggalkan ibu tersebut akan meninggal sebelum ulang tahun pertama. Anak yang ditinggalkan sebagian akan mengalami gangguan tumbuh kembang akibat tidak mendapatkan perawatan, pengasuhan dan pendidikan awal dari ibu”, terang Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga menegaskan penyebab kematian ibu pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu dari sisi masyarakat (demand side) dan dari sisi pelayanan (supply side). Dari sisi fasilitas pelayanan, indikatornya menunjukan semakin baik; terlihat dari meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan: 66% pada 2002 meningkat menjadi 83% pada 2012; pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 (empat) kali juga meningkat: 92% pada 2002 menjadi 96% pada 2012 (SDKI 2012). Tetapi mengapa AKI semakin meningkat? Berarti ada masalah lain yang berkaitan dengan masyarakat (demand side).

Komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) terhadap percepatan penurunan AKI  sangatlah tinggi.  Dalam hal ini KPP-PA, sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai upaya advokasi, fasilitasi dan sosialisasi. Dan salah satu kebijakan untuk percepatan penurunan AKI, KPP-PA  bersama Organisasi Masyarakat telah menyusun Pedoman Percepatan Penurunan AKI bagi Organisasi Kemasyarakatan. Dengan pedoman ini sebagai acuan diharapkan percepatan penurunan AKI  akan memiliki daya ungkit yang strategis dan nyata. “Kemitraan dan partisipasi dari lembaga-lembaga masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Perempuan, kalangan akademisi, Organisasi Profesi, dunia usaha dan swasta sangatlah penting dalam upaya percepatan penurunan AKI tersebut.

Mari kita bersama-sama bergerak sesuai dengan tugas, peran  dan fungsi kita masing-masing”,  ungkap Menteri Yohana di akhir pembicaraannya.
 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (29)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (45)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (49)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (93)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (83)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman