PRESS RELEASE: PERANGI PERDAGANGAN ORANG DENGAN KOMITMEN DAN HATI

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 31 Agustus 2016
  • Dibaca : 3030 Kali
...


 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

perangi perdagangan orang dengan komitmen dan hati

 

Siaran Pers Nomor: B-90/Set/Rokum/MP 01/08/2016

 

Bali (31/8) – Pemerintah berkomitmen untuk secara serius memerangi dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara terus-menerus dan saling bersinergi sehingga tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri. Perlu adanya kerja sama yang melibatkan bukan hanya pemerintah tetapi juga lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha serta kalangan media massa untuk mengatasi persoalan di hulu.


 

  • Rakornas PP TPPO Tahun 2016 yang berlangsung sejak 28 – 31 Agustus 2016 telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus segera dilakukan yaitu :
  1. Meningkatkan SosialisasiRencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang (RAN PTPPO) 2015-2019.
  2. Penanggungjawab Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) segera melakukankoordinasi dengan anggotanya dalam pelaksanaan RAN PTPPO.
  3. GT PP TPPO Daerah dapat mengacu RAN PTPPO dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) di daerahnya masing-masing.
  4. Masing-masing K/L dan SKPDagar mengalokasikan anggaran terkait isu TPPO.
  5. GT PP TPPO Daerahagar melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 183/373/Sj Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan PTPPO dengan mengoptimalkan Gugus Tugas dan mengalokasikan anggaran melalui APBD, khususnya untuk pemulangan korban. Perlunya keterlibatan Bappenas serta Kementerian Keuangan dalam Gugus Tugas TPPO agar ada payung hukum dalam penganggaran sampai ditingkat Kabupaten Kota.
  6. Perlu adanya revisi Prosedur Standar Operasional (PSO) penanganan saksi dan korban TPPO.
  7. Perlu adanya akses layanan kesehatan secara gratis bagi Korban TPPO, dengan mudah termasuk dalam hal visum melalui pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
  8. Perlu dibentuk rumah aman di setiap Kabupaten/Kota lengkap dengan tenaga pendukungnya yang terlatih, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan serta dana operasional. 
  9. TPPO merupakan kejahatan sangat serius seperti kejahatan terorisme, korupsi dan narkoba. Banyak mafia dan korban yang harus segera ditangani dan ditindak tegas pelakunya. Oleh karena itu, perlu dibuat mekanisme kerja yang mudah baik secara formal maupun non formalseperti komunikasi secara cepat melalui networking, WA group, serta mengadakan operasi lapangan guna menindak mereka.
  10. Program/kegiatan harus mendarat/terimplementasi secara tepat sampai di masyarakat bukan pada sekedar tataran konsep. Seperti sosialisasi dan advokasi pada aparat pemerintah sampai pada level paling bawah dan tokoh masyarakat dengan melakukan penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat, khususnya pada masyarakat ekonomi kelas bawah/miskin, baik miskin secara ekonomi maupun miskin informasi.
  11. Melakukan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi kepada aparat penegak hukum terkait TPPO sampai pada level Kabupaten/Kota guna membentuk pemahaman yang sama.
  12. Perlu adanya badan khusus yang menanggani pencegahan dan penanganan TPPO.

 

“Saya berharap setelah berakhirnya rakornas ini, kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orangtidak terhenti dan terputus begitu saja. Tetapi harus tetap kita laksanakan dengan sepenuh hati dan berkelanjutan serta diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Mari kita bersama memerangi perdagangan orang dengan komitmen dan hati,” tutup Vennetia.

 

                                                              PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                              Telp & Fax (021) 3448510, e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (48)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (43)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (63)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (424)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (109)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…