KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

Kepala Daerah Perempuan Dorong Pembangunan Berkeadilan Gender

                                   Siaran Pers Nomor: B-96/Set/Rokum/MP 01/09/2016                 

Jakarta (8/9) – Kepala Daerah perempuan diharapkan dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan secara inklusif dan tidak diskriminatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang akan diambil Kepala Daerah perempuan bertumpu pada empat pilar strategis, yaitu  (1) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth), (2) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job), (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor), dan (4) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-environment).

Melalui Forum Komunikasi Pemimpin Perempuan Kepala Daerah (FKPPKD), upaya mewujudkan  kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender secara inklusif dan tidak diskriminatif  lebih mudah dilakukan. Sebab FKPPKD  merupakan wadah untuk menampung aspirasi dan harapan pemerintah daerah. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise pada pembukaan Forum Komunikasi Pemimpin Perempuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kamis (8/9/2016).

“Pada forum PBB bulan September 2015 di New York, seluruh negara anggota PBB bersama UN Women mencanangkan Agenda Planet 50:50 Gender Equality yang merupakan visi mewujudkan kesetaraan gender, dimana seluruh perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang setara  dengan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan,” ujar Menteri Yohana.

Kebijakan Kementerian PP dan PA, lanjut Menteri,  adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan secara inklusif yang berdampak positif, guna meningkatkan dan mendorong peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif. Peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik dalam rangka pemenuhan hak politik perempuan sebagai pengambil keputusan di eksekutif dengan menjadi Kepala Daerah perempuan, baik sebagi Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota di seluruh Indonesia.

Dalam mengisi jabatan publik pada level lokal Kabupaten/Kota dan  Provinsi, tokoh perempuan turut serta berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015. Pilkada  Serentak 2015, dari 269 daerah diikuti oleh 124 perempuan Cakada dan Cawakada yang terpilih 46 orang perempuan terdiri dari 24 orang sebagai kepala daerah dan 22 orang sebagai wakil kepala daerah yang tersebar di 40 kabupaten dan 6 kota. Dengan demikian, 37 persen tingkat keterpilihannya dibandingkan dengan keterpilihan laki-laki yang cukup dominan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur kemajuan sebuah bangsa dan negara. Tahun 2015, IPG Indonesia menduduki rangking 108 dari 187 negara di dunia. Sementara Indeks Ketidakadilan gender (gender inequality index) menempati rangking 103 dari 187 negara. IPG dan GII Indonesia yang masih rendah menuntut komitmen para penentu kebijakan pembangunan di pusat dan daerah, tanpa kecuali ialah komunitas perempuan yang masih tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan,  untuk meningkatkan rangking indeks pembangunan gender dan menurunkan indeks ketidaksetaraan gender.

                                 PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                              e-mail : humas.kpppa@gmail.com