PRESS RELEASE : Kepala Daerah Perempuan Dorong Pembangunan Berkeadilan Gender
- Dipublikasikan Pada : Kamis, 08 September 2016
- Dibaca : 2544 Kali

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
Kepala Daerah Perempuan Dorong Pembangunan Berkeadilan Gender
Siaran Pers Nomor: B-96/Set/Rokum/MP 01/09/2016
Jakarta (8/9) – Kepala Daerah perempuan diharapkan dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan secara inklusif dan tidak diskriminatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang akan diambil Kepala Daerah perempuan bertumpu pada empat pilar strategis, yaitu (1) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth), (2) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job), (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor), dan (4) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-environment).
Melalui Forum Komunikasi Pemimpin Perempuan Kepala Daerah (FKPPKD), upaya mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender secara inklusif dan tidak diskriminatif lebih mudah dilakukan. Sebab FKPPKD merupakan wadah untuk menampung aspirasi dan harapan pemerintah daerah. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise pada pembukaan Forum Komunikasi Pemimpin Perempuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kamis (8/9/2016).
“Pada forum PBB bulan September 2015 di New York, seluruh negara anggota PBB bersama UN Women mencanangkan Agenda Planet 50:50 Gender Equality yang merupakan visi mewujudkan kesetaraan gender, dimana seluruh perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan,” ujar Menteri Yohana.
Kebijakan Kementerian PP dan PA, lanjut Menteri, adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan secara inklusif yang berdampak positif, guna meningkatkan dan mendorong peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif. Peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik dalam rangka pemenuhan hak politik perempuan sebagai pengambil keputusan di eksekutif dengan menjadi Kepala Daerah perempuan, baik sebagi Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota di seluruh Indonesia.
Dalam mengisi jabatan publik pada level lokal Kabupaten/Kota dan Provinsi, tokoh perempuan turut serta berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015. Pilkada Serentak 2015, dari 269 daerah diikuti oleh 124 perempuan Cakada dan Cawakada yang terpilih 46 orang perempuan terdiri dari 24 orang sebagai kepala daerah dan 22 orang sebagai wakil kepala daerah yang tersebar di 40 kabupaten dan 6 kota. Dengan demikian, 37 persen tingkat keterpilihannya dibandingkan dengan keterpilihan laki-laki yang cukup dominan.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur kemajuan sebuah bangsa dan negara. Tahun 2015, IPG Indonesia menduduki rangking 108 dari 187 negara di dunia. Sementara Indeks Ketidakadilan gender (gender inequality index) menempati rangking 103 dari 187 negara. IPG dan GII Indonesia yang masih rendah menuntut komitmen para penentu kebijakan pembangunan di pusat dan daerah, tanpa kecuali ialah komunitas perempuan yang masih tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan, untuk meningkatkan rangking indeks pembangunan gender dan menurunkan indeks ketidaksetaraan gender.
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com
Terbaru
Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan dalam Musrenbang ( 10 )
Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 82 )
Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan dalam Musrenbang ( 10 )
Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan
Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 82 )
Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…
Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )
Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…
Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan ( 84 )
Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…