Sosialisasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Lingkungan Pendidikan

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 16 Desember 2016
  • Dibaca : 18324 Kali
...

 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

KONFRENSI PERS

 

Sosialisasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi di Lingkungan Pendidikan

Siaran Pers Nomor: B- 136 /Set/Rokum/MP 01/12/2016

Bandung (15/12) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang bahaya pornografi di lingkungan pendidikan yang bertempat di Hotel Grand Asrilia, Buah Batu. Kegiatan ini sebelumnya telah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kota Bekasi. Fokus utama dari KEMENPPPA adalah mencegah dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban pornografi, baik dari konsumsi pornografi, korban pelampiasan dari orang yang mengkonsumsi maupun menjadi konten dari pornografi. Pada acara ini KEMENPPPA mengundang para siswa/i dan para guru dari beberapa sekolah sebagai peserta.

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk diwaspadai oleh seluruh pihak yang berada di dunia pendidikan anak untuk melindungi anak-anak dari pornografi. Penyebaran pornografi saat ini sangat tinggi dan cepat melalui gadget yang terkoneksi melalui internet, dimana gadget ini pun sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi anak-anak untuk berkembang dan mendapatkan informasi terkait pendidikan mereka.

 

Ada pun dampak langsung dari pornografi adalah ketagihan, menuntut lebih, ketidak pedulian atau menjadi tidak sensitif terhadap konten pornografi dan mengingini pelampiasan. Dimana dalam jangka panjang dapat berdampak terciptanya Sexually Active Society yang ditandai dengan masyarakat yang aktif secara seksual (desakraslisasi seks atau seks bukan lagi dianggap sebagai hal yang sacral), tidak ada norma yang mengatur hubungan seksual dan banyak orang yang hidup sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan, atau hubungan di luar nikah menjadi tidak haram ,berhubungan seks bebas menjadi hal yang biasa.

 

“Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari informasi yang tidak layak bagi mereka, orang tua dan orang dewasa harus melindungi anak dari informasi yang asusila bagi mereka karena informasi tersebut justru membahayakan bagi mereka,” ungkap Hasan, Kepala Biro Hukum dan Humas KEMENPPPA.

 

Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini KEMENPPPA menghimbau sekaligus membuka ruang diskusi dengan pihak sekolah untuk membuat peraturan sekolah yang dapat membatasi dan melindungi anak dari pornografi di antaranya peraturan penggunaan gadget maupun sanksi yang diberikan sekolah apabila ada siswa/i yang mengkonsumsi dan membuat konten pornografi. Kerja sama ini tidak terbatas hanya dengan pihak sekolah saja tapi peran penting orang tua juga untuk memantau pergaulan dan perkembangan anak mereka, karena melindungi anak dari pornografi adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, harus bersama-sama bergandengan tangan.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 7 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 81 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 57 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 84 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…