Pendidikan Inklusi Bagi Anak-Anak Berkebutuhan Khusus

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 10 Februari 2017
  • Dibaca : 6352 Kali
...

Jakarta, Jumat (10/2) – Guna memberikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Perlindungan Anak mengadakan diskusi tentang pengembangan sekolah inklusi di Hotel Oria, Rabu (8/2/2017). Diskusi dihadiri pihak guru, pengelola sekolah, berbagai yayasan, orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, serta mengundang pembicara dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Dikdasmen, R Achmad Yusuf SA dan Tolhas Damanik, pendiri Wahana Inklusif Indonesia.

                  Menurut Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Indra Gunawan, yang membuka acara diskusi tersebut, Kementerian PP dan PA kini sedang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Melalui PATBM diharapkan upaya perlindungan anak dilibatkan secara terpadu baik anak, keluarga/orangtua, masyarakat dan pemerintah.

                  “Beberapa daerah juga sudah mengupayakan agar ABK dilibatkan dalam PATBM sehingga ABK juga terlindungi hak-haknya, baik habilitasi maupun rehabilitasinya. Pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan pendidikan inklusi sehingga diharapkan semua anak bisa sekolah termasuk ABK. Dalam diskusi ini semoga ada upaya-upaya yang lebih baik karena tantangannya terhadap ABK juga masih ada,” ujarnya.

                  Menurut Indra, Kementerian PP dan PA khususnya pada bidang yang menangani ABK, terus membangun sinergitas dengan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga sosial. Kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan dengan membangun kesepahaman bersama.

Ditambahkan Achmad Yusuf, Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdasmen, tugas dan fungsinya adalah untuk pembinaan pendidikan inklusif di Indonesia dan sudah berjalan. “Kami berharap ABK banyak yang menikmati akses pendidikan di sekolah-sekolah. Sebab sekolah yang reguler terbatas, hanya ada 2.200 Sekolah Luar Biasa (SLB), untuk sekolah negeri hanya ada 250. Sangat kecil sekali. Akibatnya, yang tidak tertampung di SLB tidak banyak jumlahnya, hanya 114 ribuan siswa. Sangat tidak mungkin  terjangkau, sementara menurut data Susenas, jumlah ABK yang bersekolah sekitar 500 ribu siswa. Jumlahnya akan lebih besar ABK yang tidak bersekolah, jika dilihat dari 2,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.”

Menurut Achmad, adanya pendidikan inklusi diharapkan ABK tidak akan menemui hambatan ketika ingin bersekolah. Kenyataannya, masih banyak ABK yang kesulitan untuk bisa bersekolah karena adanya penolakan dari sekolah, guru, atau orangtua dari siswa yang kondisi anaknya normal. Belum lagi adanya kesulitan menerapkan kurikulum untuk ABK. “Tidak ada alasan sekolah reguler menolak ABK, begitu juga masyarakat. Karena sudah ada undang-undangnya, antara lain UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU Pendidikan Nasional.”

Tolhas menambahkan, dari pengalaman dirinya yang memang juga mengalami kebutaan sejak kecil, dirinya tahu persis kondisi ABK.  Kesulitan untuk belajar dan beradaptasi, baik dari sekolah maupun lingkungan masyarakat. Namun ia sendiri memiliki tekad yang kuat untuk bisa membuktikan bahwa ABK sama dengan anak-anak lainnya yang memiliki hak untuk bisa menikmati pendidikan dan berprestasi.

“Pendidikan inklusi bukanlah suatu program. Ia hadir juga bukan karena ABK, tapi untuk mengakomodir keberagaman anak-anak dalam mendapatkan pendidikan, termasuk ABK. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak,” ujar Tolhas yang juga konsultan tuna netra dan lulusan S2 Ohio University, AS.(hms)

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

KEMEN PPPA DORONG KABUPATEN/KOTA MEMBUAT RENCANA AKSI PUSPA (17)

Sebagai wadah bagi lembaga masyarakat yang perduli pada isu perempuan dan anak,
Siaran Pers, Senin, 21 Oktober 2019

Kemen PPPA Dorong Daerah Sinergi untuk Wujudkan RBRA (27)

Pemerintah Daerah berlomba-lomba meraih sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK, KEMEN PPPA LATIH UPTD DAN APH MANAJEMEN KASUS (43)

Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan namun kenyataan…
Siaran Pers, Minggu, 20 Oktober 2019

Ingin Banyak Followers, Milenial Harus Jadi Kreator Konten Kreatif dan Edukatif (46)

Dunia maya tidak hanya menjadikan masyarakat, termasuk anak dan remaja sebagai konsumen, namun juga sebagai pencipta informasi layaknya konten kreator.
Siaran Pers, Jumat, 18 Oktober 2019

Papua New Guinea Belajar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dari Indonesia (64)

Jakarta (18/10) – ”Bicara tentang pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, tentunya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan…