komitmen indonesia mewujudkan tenaga kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi PEREMPUAN

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 17 Maret 2017
  • Dibaca : 1381 Kali
...


 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

komitmen indonesia mewujudkan tenaga kerja produktif

dan pekerjaan yang layak bagi PEREMPUAN

 

Siaran Pers Nomor: B- 014/Set/Rokum/MP 01/03/2017

New York (15/3) – Commission of the Status of Women (CSW) tengah berlangsung sejak 13 hingga 24 Maret 2017 di New York, Amerika Serikat. Indonesia menjadi salah satu negara peserta dalam kegiatan ini dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise sebagai Ketua Delegasi. Dalam kegiatan tersebut, Menteri PPPA, Yohana Yembise mengikuti sejumlah agenda dan rangkaian kegiatan.

 

Hari pertama setelah menghadiri Pembukaan General Discussion ke-61 CSW, Menteri Yohana mengikuti agenda Ministerial Roundtable dan mendapat kesempatan untuk memaparkan kebijakan dan program di Indonesia terkait situasi perempuan yang bekerja di sektor informal dan pekerjaan tanpa standar (non-standard work). Dalam pemaparannya, Menteri Yohana menjelaskan 2 tujuan yang menjadi fokus dalam kebijakan pemberdayaan. Pertama, untuk memperkuat tindakan perlindungan bagi perempuan yang bekerja di sektor kerja informal dan non-standard work. Kedua, mendukung dan membangun kapasitas perempuan yang bekerja di sektor informal di kewirausahaan dan menciptakan bisnis mereka sendiri.

 

“Indonesia telah berupaya menciptakan kerangka hukum bagi perlindungan perempuan yang bekerja pada sektor informal dan pekerjaan tanpa standar (non-standard work) dengan menandatangani Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada 2011 dan meratifikasinya dengan menerbitkan Peraturan No.2 / 2015 yang mengatur agen tenaga kerja, proses rekrutmen, dan kontrak kerja yang bertujuan untuk memastikan kewajiban dan melindungi hak-hak pemberi kerja dan pekerja rumah tangga,” terang Menteri Yohana.

 

Menteri Yohana menambahkan Pemerintah Indonesia juga meluncukan program Three Ends, yang salah satunya bertujuan untuk mengakhiri hambatan dan ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. “Indonesia berkomitmen mendukung dan membangun kapasitas perempuan yang bekerja di sektor informal dalam bidang kewirausahaan dan menciptakan bisnis mereka sendiri,” ujar Menteri Yohana.

 

Peran aktif Indonesia di CSW ke-61 ini adalah fokus pada upaya mewujudkan kesetaraan gender bagi pencapaian tenaga kerja yang produktif dan penciptaan pekerjaan yang layak bagi seluruh individu. Sebagai bentuk implementasinya, Menteri Yohana menerangkan jika pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengusaha perempuan dan pemilik usaha kecil guna memperluas akses dan kepastian hak semua perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Indonesia juga menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah migran, dengan meluncurkan program "Desa Migran Produktif" di Kabupaten Indramayu dan Wonosobo pada 2011. Program tersebut untuk memberdayakan, memberikan perlindungan, dan meningkatkan pendampingan bagi buruh migran. Selain memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, program ini juga menawarkan pemberdayaan bagi para migran yang kembali ke Indonesia dengan keterampilan kewirausahaan.

 

Sementara itu, di sela-sela penyelenggaraan Sidang ke-61 Commission on the Status of Women, New York, Menteri PPPA, Yohana Yembise menghadiri side event yang diselenggarakan atas kerja sama antara Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York dengan Perwakilan Tetap Finlandia di New York. Dengan tema “Achieving SDG: the Role of Women Peacekeeping in Community Building” diskusi tersebut bertujuan mendorong pengarus-utamaan gender dalam operasi misi perdamaian PBB. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yohana menegaskan  komitmen Indonesia untuk meningkatkan jumlah pasukan penjaga perdamaian perempuan sehingga mendorong upaya pencapaian target 15% jumlah pasukan perdamaian perempuan sebagai Pejabat Staf dan Pengamat Militer di Misi Perdamaian PBB hingga Desember 2017.

 

“Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran pasukan penjaga perdamaian perempuan berperan dalam pemberdayaan perempuan dan sebagai role-model bagi masyarakat di daerah konflik,” tutur Menteri Yohana.

 

Diskusi dihadiri Let.Kol. Hanurani Tambunan (Indonesia) yang pernah bertugas sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Kongo (MONUSCO) pada 2010-2011, Mayjen Adrian Foster (Deputy Military Adviser DPKO), dan Dubes Kai Sauer (Watap Finlandia) sebagai panelis pembicara, serta Wakil Tetap RI (Watapri) di New York, Dubes Dian Triansyah Djani, sebagai moderator.

 

Dalam diskusi tersebut, Let.Kol. Hanurani Tambunan, Mayjen Adrian Foster PBB dan Dubes Kai Sauer memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya peran pasukan penjaga perdamaian perempuan di daerah konflik. Pasukan penjaga perdamaian perempuan dipandang memiliki kelebihan dalam interaksi dengan perempuan dan anak-anak sehingga memudahkan proses engagement dengan komunitas lokal. Kemampuan tersebut secara langsung mendorong community building, baik dalam situasi konflik maupun pasca konflik.

 

Ketiganya juga menyerukan agar PBB dan negara anggota diharapkan dapat responsif dalam memenuhi kebutuhan para pasukan penjaga perdamaian perempuan sehingga mereka dapat bertugas dengan efektif, sekaligus memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

 

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 23 Agustus 2019

Pencanangan Desa Kuta menjadi Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi (21)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencanangkan Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas…
Siaran Pers, Rabu, 21 Agustus 2019

Penguatan Kapasitas Auditor/Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (24202)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa…
Pengumuman, Rabu, 21 Agustus 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019 (1051)

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019
Siaran Pers, Senin, 19 Agustus 2019

SDM Unggul, Dimulai Dari Ibu yang Sehat dan Cerdas (24301)

Jakarta (19/8) – Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul tentu bukan perkara yang mudah. Keberhasilan Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta…
Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (24486)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…