Waspada Perdagangan Orang dengan Modus Penculikan dan Penjualan Organ Tubuh Anak

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 17 Maret 2017
  • Dibaca : 4848 Kali
...

sumber gambar : http://www.sawso.org


 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

Waspada Perdagangan Orang dengan Modus Penculikan dan Penjualan Organ Tubuh Anak

Siaran Pers Nomor: B- 016/Set/Rokum/MP 01/03/2017

 

Jakarta (16/3) – Saat ini masyarakat sedang diresahkan dengan maraknya pemberitaan terkait kasus penculikan anak yang disertai penjualan organ tubuh diberbagai wilayah Indonesia yang dilakukan oleh orang yang menyamar sebagai orang gila, pengemis, gelandangan dengan modus mengambil organ tubuh anak untuk dijual kembali.

 

Kasus penculikan dan penjualan organ tubuh anak ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya, karena pihak Kepolisian sendiri menjelaskan bahwa kasus ini merupakan kabar tidak benar (hoax) yang telah disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab melalui media sosial atau pesan singkat. Meskipun begitu kasus penculikan anak yang disertai dengan penjualan organ tubuh merupakan bentuk dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang harus diwaspadai bersama.

 

Diketahui akibat dari meluasnya pemberitaan yang belum jelas kebenarannya ini, beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku penculikan menjadi korban amuk warga hingga nyaris tewas. Menanggapi hal tersebut Menteri Yohana sangat menyayangkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

 

“Terbukti atau tidaknya kebenaran kabar ini, saya sangat menyayangkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga sekitar dalam menangani kasus yang terjadi. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menyikapi pemberitaan ini dengan lebih menyaring terlebih dahulu sebelum memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat serta dapat menyampaikan pesan atau informasi melalui media sosial sesuai dengan fakta,” Ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise.

 

Namun Menteri Yohana juga mengungkapkan bahwa kasus ini perlu diwaspadai serta dicegah bersama demi melindungi seluruh anak Indonesia dari ancaman kasus tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

 “Hal yang perlu kita sadari dan dipahami disini bahwa penculikan anak yang disertai dengan penjualan organ tubuh merupakan salah satu modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi ekonomi guna mendapatkan keuntungan yang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diberikan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Saya juga menghimbau kepada orangtua, orang terdekat dan masyarakat agar selalu waspada dan terus mendampingi serta melindungi anak-anak kita dari ancaman modus baru penculikan ini. Jangan takut untuk melaporkan setiap tindak kejahatan pada anak yang terjadi di sekeliling kita,” Tegas Menteri Yohana.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (29)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (39)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (79)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (61)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (40)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…