Persepsi Salah Sebabkan Perempuan dan Anak Kerap Jadi Korban Kekerasan

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 24 Maret 2017
  • Dibaca : 7736 Kali
...

Kuningan, Selasa (21/3) -  Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satu faktornya disebabkan masih adanya persepsi yang salah tentang perempuan dan anak. Diantaranya, perempuan dianggap makhluk lemah dan tak mampu berbuat apa-apa, perempuan urusannya hanya di dapur saja, perempuan kelompok kelas dua dibanding laki-laki. Begitu pun dengan anak, anak dianggap milik orangtua dan orangtua punya hak untuk memperlakukan anak sesuai keinginannya.

Padahal, dalam Islam perempuan ditempatkan dalam posisi yang mulia. Perempuan punya hak yang sama juga dengan laki-laki, baik di kehidupan keluarga maupun berkiprah dalam pembangunan bangsa dan berkarier. Dan orangtua tidak punya hak terhadap anak, namun tanggungjawablah bagi orangtua untuk memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya,  sesuai amanat yang diberikan Allah SWT kepada orangtua. Pemaparan tentang persepsi yang salah mengenai perempuan dan anak inilah yang dikemukakan Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasan, SH dalam acara Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang digelar di Hotel Tirta Sanita Kuningan, Jawa Barat, Selasa (21/3/2017).

                  Menurut Hasan, sosialisasi tentang perempuan dan anak menjadi hal yang penting karena permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak begitu banyak. Undang-Undang 45 juga sudah mengamanatkan ada perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. Ada tanggungjawab yang sama untuk melindungi HAM perempuan, tanggungjawab pemerintah, pemda untuk bersama-sama mengupayakan perlindungan terhadap perempuan.

“Melihat pertimbangan sosiologisnya banyak perempuan yang mengalami hambatan, diskriminasi, pelabelan dan stereotype yang sifatnya negatif terhadap perempuan. Tidak ada ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi. Hambatan ini menyebabkan pembunuhan karakter terhadap perempuan yang tidak bisa menikmati hak asasinya seperti yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang,” ujar Hasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki program untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersama-sama berkiprah dalam pembangunan bangsa dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

“Diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini menjadi hambatan bagi perempuan untuk bisa maju dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tanggung jawab bagi Kementerian untuk bisa meluruskan persepsi yang salah agar masyarakat tahu.  Sebenarnya dalam sosialisasi seperti ini sasaran yang tepat adalah memberikan sosialisasi kepada laki-laki, bapak-bapak. Karena laki-lakilah yang bisa melindungi perempuan, bukan perempuannya. Tetapi umumnya sosialisasi yang kita lakukan yang datang lebih banyak ibu-ibunya. Kenapa kita ingin laki-lakinya yang lebih banyak datang karena kita ingin memberi masukan kepada bapak dan ibu, betapa pentingnya perempuan dan anak. Sebab tidak mungkin laki-laki hidup sendiri tanpa perempuan. Karena Allah SWT sudah menciptakan makhluk berpasang-pasangan,” jelasnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir karena negara melihat masih banyak persoalan terhadap perempuan dan anak. Selain persepsi yang salah, akar utama masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah juga karena faktor kemiskinan yang masih dialami perempuan di beberapa wilayah di Indonesia. Faktor lainnya seperti budaya, lingkungan, faktor eksternal dan internal termasuk beberapa kebijakan yang dibuat negara justru malah membuat diskriminasi terhadap perempuan.

Ditambahkan Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, H.Iding Suwardima, M.Kes, pihaknya menyambut baik adanya sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Apalagi acara ini atas inisiatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya bidang Humas yang langsung datang ke Kabupaten Kuningan.

                  “Walaupun APBD Kuningan paling kecil se-Provinsi Jawa Barat, bahkan mungkin se-Indonesia namun Kabupaten Kuningan mampu menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan dan anak. Hal ini terbukti tahun 2013 dan 2015 Kabupaten Kuningan mampu meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Komitmen Kabupaten Kuningan lainnya melalui Perda No 15 thn 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan. Susunan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender dengan Penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 35 thn 2013 yang mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak.  Membentuk P2TP2A sesuai Surat Keputusan Bupati Kuningan, Forum Anak Kuningan Bersatu, pembentukan Perempuan Kepala Keluarga atau PEKKA sebagai wadah pemberdayaan perempuan di bidang sektor ekonomi,” jelas H.Iding.   

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melelui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut "Anugerah Parahita Ekapraya" (APE).(hms)

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 28 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 22 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 40 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 75 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 89 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…