ANAK-ANAK MENJADI KORBAN PREDATOR ANAK, INDONESIA DARURAT PORNOGRAFI ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 30 Maret 2017
  • Dibaca : 2353 Kali
...

Sumber gambar : http//sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

ANAK-ANAK MENJADI KORBAN PREDATOR ANAK, INDONESIA DARURAT PORNOGRAFI ANAK

Siaran Pers Nomor: B- 018/Set/Rokum/MP 21/03/2017

Jakarta (21/3) – Kasus pornografi anak kembali mencuat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengapresiasi upaya Subdit Cyber Ditkrumsus Polda Metrojaya yang telah mengungkap jaringan pornografi online spesialis anak dan menetapkan empat orang sebagai tersangka. Dan Kemen PPPA mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini, karena diperkirakan merupakan data “gunung es” mengingat dari satu akun media sosial saja diketahui mempunyai anggota 7000-an. Kelompok predator ini mengincar dan menjadikan anak-anak yang masih di bawah umur sebagai target korban. Anggotanya membuat, mengunggah, dan membagikan konten pornografi anak dalam bentuk foto, tulisan, maupun video ke dalam grup.

 

Kasus ini merupakan modus baru para pedofil untuk bergriliya dan memperluas jaringannya bahkan hingga ranah internasional, dengan menyamarkan aktivitas jahat mereka ke dalam grup tertutup. Grup yang dibuat sejak September 2016 tersebut dilaporkan memiliki member ratusan bahkan ribuan orang. Dan dari pengakuan beberapa korban diantaranya telah mengalami pelecehan seksual oleh para pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus Candy’s Grup merupakan fenomena gunung es, yang baru nampak permukaannya karena terdapat kemungkinan akun-akun predator anak sejenis masih beroperasi serta korban seluruhnya belum terungkap.

 

“Peristiwa ini merupakan tragedi bagi perlindungan anak di Indonesia. Indonesia sudah  menghadapi darurat pornografi. Para predator anak justru memanfaatkan kecanggihan dan kecepatan media komunikasi dan informatika untuk melakukan kejahatan. Sistem Perlindungan Anak perlu diperkuat lagi. Kita harus melindungi anak dari segala bentuk kejahatan, terlebih kejahatan seksual. Maka semua pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mengatasi kejadian ini agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.

 

Lebih jauh Menteri Yohana mengatakan upaya penanganan dapat dilakukan dalam bentuk koersif maupun represif. Koersif berupa mencegah terjadinya pelecehan seksual. Orang tua harus memahami jenis-jenis konten yang tersedia di internet agar dapat memfilter informasi bagi anak. Misalnya, menggunakan aplikasi untuk memantau aktivitas anak dengan gadget. Mengajarkan anak untuk melindungi diri dari kejahatan seksual, serta pembekalan dalam berinteraksi melalui media maupun dunia nyata. Sebab dalam beberapa kasus, pelaku merupakan anak yang dikenal baik-baik, pendiam dan jarang keluar rumah. Hal ini tersebut bisa jadi karena kurangnya komunikasi yang dibangun antar anak dan orang tua.

 

Selain itu dibutuhkan pemahaman orang tua, pendamping anak, dan juga guru tentang hak-hak anak dan bahaya pornografi serta modus-modus kekerasan seksual di sekitar anak, termasuk juga keterlibatan media massa untuk mengkampanyekan secara masif agar semua pihak sadar pentingnya stop pornografi anak dan kekerasan seksual pada anak.

 

Sementara upaya represif yakni dengan penegakan hukum kepada para pelaku predator anak, baik di dunia maya apalagi di dunia nyata sehingga mampu memberi efek jera dan pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Identifikasi, penanganan, dan perlindungan terhadap korban juga perlu dilakukan karena korban langsungnya adalah anak-anak yang jumlahnya bisa mencapai ribuan pula. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukuman bagi para pelaku sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Revisi Kedua UU Perlindungan Anak yang disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun. Dan bila menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal, maka pelaku dipidana mati, seumur hidup, penjara 10-20 tahun, dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik.

 

“Kami berharap upaya penegak hukum tidak sampai di sini. Pornografi apalagi pornografi anak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengancam masa depan anak. Kami berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku diberi sanksi tegas yang dapat membuat efek jera. Selain itu, kami menghimbau kepada orangtua, guru, dan seluruh masyarakat untuk memantau dan mengawasi anak-anak, khususnya dalam penggunaan media berbasis internet agar para pelaku kejahatan seksual tidak dapat dengan mudah menjangkau anak. Semua pihak harus menjaga kepentingan terbaik untuk anak,” tegas Menteri Yohana.

 

 

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Ruang Bermain Ramah Anak Dorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (20)

Jakarta (25/4) - Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana salah satu indikatornya yaitu pembangunan dan pengembangan
Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Permasalahan Perempuan dan Anak Harus Ditangani Bersama! (24)

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

Kolaborasi dan Sinergi dalam Pembangunan PPPA Era 4.0 (217)

Kab. Tangerang, Banten (24/4) – Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era revolusi industri 4.0 memberikan peluang besar sekaligus…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

PEMERINTAH PERCEPAT KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUSPA  (91)

Tangerang (23/04) - Pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak karena pemerintah tidak sanggup bekerja…
Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (243)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…