Press Release: RUU Tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 1593 Kali

 

PRESS RELEASE

 

RUU tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak

(Satu dari Tujuh Agenda Rapat Paripurna DPR-RI)

 

Jakarta (25/9)- Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab keberlangsungan bangsa dan negara, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak yang diimplementasikan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA).

“Meskipun instrument hukum sudah dimiliki, UU PA ini dirasakan belum dapat berjalan secara efektif karena adanya tumpang tindih antara peraturan yang terkait dengan anak. Belum lagi berbagai permasalahan baru yang muncul seiring globalisasi dan kemajuan zaman dimana masyarakat cepat berubah,dan juga peraturan yang dirasa kurang sesuai dan tidak memberikan efek jera para pelaku pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah, sudah saatnya dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan terhadap UU yang sudah berjalan selama 12 tahun ini,” jelas Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari, saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden dalam Sidang Paripurna DPR-RI mengenai Perubahan RUU Perlindungan Anak, Jakarta (25/9). Linda kemudian menyampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan materi muatan RUU yang panjang, menyatukan berbagai pandangan dan pendapat dari pihak fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah, kesepakatan mengenai pengaturan mendasar dan substantif dalam UU Perlindungan Anak pun akhirnya dapat tercapai.

Beberapa perubahan mendasar dan substansif tersebut di antaranya;

  1. Perubahan atas definisi dan cakupan terkait perlindungan khusus bagi anak, pentingnya peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak, penegasan terkait peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pendanaan, serta pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak ;
  2. Semangat yang dibangun untuk menjadikan Undang-Undang Perubahan ini  menjadi payung hukum karena sifatnya sebagai Undang-Undang khusus (Lex specialis), juga akan memudahkan penyelesaian kasus pelanggaran hak anak, sehingga nantinya akan mengacu kepada Undang-Undang Perubahan ini. Dengan demikian, hal-hal yang terkait dengan perlindungan anak yang selama ini masih diatur dalam Undang-Undang sektoral akan mengacu pada Undang-Undang Perubahan ini;
  3. Undang-Undang Perubahan ini juga telah mengakomodir kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak, khususnya anak korban kejahatan seksual yang telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA). Selain itu, Undang-Undang ini juga mengantisipasi terjadinya bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak yang kelak akan membahayakan kelangsungan tumbuh kembang  anak seperti: anak korban terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak korban stigmatisasi/labelisasi orang tuanya; dan
  4. Undang-Undang Perubahan ini juga mempertegas adanya sanksi pemberatan kejahatan terhadap anak baik sanksi pidana dan denda, serta mempertegas tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang-orang terdekat. Di sisi lain kemajuan dari Undang-Undang Perubahan ini juga mengatur tentang pemberian restitusi bagi anak korban kejahatan tertentu, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pendapat akhir PANJA RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, izinkanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini menyampaikan bahwa Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” tegas Linda mewakili Presiden RI.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 16 November 2019

Mengenal Sosok Perempuan Pejuang Industri Rumahan di Kabupaten Kendal   (67)

Sejak 2016,  model pengembangan  industri rumahan (IR) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sudah dilaksanakan di…
Pengumuman, Jumat, 15 November 2019

RALAT PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI CPNS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 179 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (1216)

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai…
Siaran Pers, Rabu, 13 November 2019

Kemen PPPA Dorong PUG di Berbagai Sektor (61)

Sebagai bentuk asistensi kepada Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020, Kemen PPPA melakukan kegiatan…
Siaran Pers, Jumat, 15 November 2019

Komitmen, Koordinasi dan Sinergi, Kunci Tingkatkan Replikasi IR di Daerah (121)

Pada 2019 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) telah…
Siaran Pers, Kamis, 14 November 2019

Wujudkan Huntara Responsif Gender dan Anak (78)

Gempa bumi 7.4 SR yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pertengahan tahun 2019 kemarin menyisakan pekerjaan…