SINERGI KOMPONEN SELURUH BANGSA LINDUNGI KAUM PEREMPUAN

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 12 April 2017
  • Dibaca : 3446 Kali
...


 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

SINERGI KOMPONEN SELURUH BANGSA LINDUNGI KAUM PEREMPUAN

Siaran Pers Nomor: B- 025/Set/Rokum/MP 01/04/2017

 

Batam (11/04) – Setidaknya 1 (satu) dari 3 (tiga) perempuan usia 15-64 th atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual, baik dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangannnya. Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Tahun 2016 ini disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia Danes, pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2017.

            “Tidak hanya itu, hasil survey ini juga menunjukkan bahwa 1 (satu) dari setiap 4 (empat) perempuan yang pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan ekonomi oleh pasangannya, antara lain tidak boleh bekerja, tidak diberikan uang belanja, dan diambil uang/penghasilannya tanpa persetujuannya. Kemudian 1 (satu) dari 5 (lima) perempuan yang pernah/sedang menikah juga mengalami kekerasan, emosional/psikis oleh pasangannya, antara lain dihina, diintimidasi, dan dipermalukan di depan orang lain”, tambah Vennetia.

            Hasil survey tersebut selaras dengan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dimana di tahun 2015 tercatat terdapat 11.207 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Disamping itu tercatat pula terdapat 321.757 kasus kekerasan terhadap perempuan dimana 72,15%nya adalah tindak perkosaan.

            “Untuk itu seluruh data ini harus dimaknai bahwa perlindungan terhadap hak perempuan harus menjadi prioritas utama seluruh komponen bangsa. Hal ini bukan lagi hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar kasus kekerasan terhadap kaum perempuan tidak semakin bertambah setiap tahunnya. Perlindungan hak perempuan merupakan kegiatan lintas sektor dimana peran serta para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga seperti Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media  sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan perlindungan tersebut”, terang Vennetia.

            Keterlibatan seluruh komponen bangsa adalah tujuan utama yang dikedepankan dalam Rakortek Perlindungan Hak Kaum Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2017. Rakortek ini melibatkan setidaknya 375 orang peserta dari unsur Kementerian/Lembaga, serta Dinas PPPA baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Rakortek ini menghadirkan ragam narasumber baik dari pusat maupun daerah yang membahas terkait isu perlindungan hak perempuan dan juga best practice dari beberapa wilayah di Indonesia. Para peserta pun dilibatkan secara aktif dalam berdiskusi dan berdialog seputar strategi perlindungan hak perempuan baik di pusat maupun daerah.

            Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematik yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini tentunya sejalan dengan hak setiap warga negara untuk dapat  menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang.

            “Saya berharap melalui Rakortek Perlindungan Hak Perempuan ini, dapat mewujudkan komitmen pusat dan daerah dalam upaya perlindungan hak perempuan, mulai dari percepatan, penanganan dan pemberdayaan. Selain itu, garis komunikasi, koordinasi, integrasi serta sinergi antar pusat dan daerah pun semakin kuat terjalin, sehingga perlindungan hak perempuan pun dapat terlaksana secara komprehensif”, ungkap Vennetia.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

 

LAMPIRAN

 

STRATEGI PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

  1. Meningkatkan pemahaman Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  2. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
  3. Menyusun, mereviu, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda);
  4. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
  5. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
  6. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
  7. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial;
  8. Menyusun, mereviu, mengoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
  9. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di K/L dan Pemda.
  10. Meningkatkan pemahaman Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat tentang perlindungan hak perempuan  dalam Situasi Darurat dan Kondisis Khusus (SDKK);
  11. Meningkatkan kualitas SDM perempuan korban konflik dan bencana agar menjadi perempuan perdamaian dan perempuan tangguh bencana;
  12. Meningkatkan kualitas SDM perempuan lanjut usia (lansia) dan perempuan penyandang disabilitas agar menjadi lansia yang sejahtera dan disabilitas yang berprestasi;
  13. Menyusun, mereviu, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan hak perempuan dalam SDKK sebagai acuan bagi K/L dan Pemda;
  14. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan hasil dari perlindungan hak perempuan pada SDKK

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 19 Juni 2019

70 Tahun Kerjasama Indonesia – Filipina : Perkuat Bidang Ekonomi, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (5)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Filipina ke - 121, dan peringatan hubungan…
Siaran Pers, Selasa, 18 Juni 2019

Ditolak DPR RI, Rencana Anggaran Kemen PPPA Tahun 2020 Perlu Dikaji Ulang (92)

Jakarta (18/6) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri Rapat Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2020…
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Gizi Seimbang (5)

Gizi Seimbang
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Bahaya Pornografi Anak (6)

Bahaya Pornografi Anak
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Obesitas (8)

Obesitas