Peran Strategis Perpustakaan Kementerian/Lembaga Bagi Masyarakat

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 12 April 2017
  • Dibaca : 1641 Kali
...

Peran Strategis Perpustakaan Kementerian/Lembaga Bagi Masyarakat

 

Jakarta, (5/4) –  Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran bagi semua kalangan, dari segala umur dan golongan dapat memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan memiliki banyak fungsi strategis dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perpustakaan bisa disebut sebagai katalisator perubahan budaya, dimana perubahan perilaku masyarakat pada hakekatnya adalah perubahan budaya. Komunitas yang berbudaya adalah komunitas yang berpengetahuan dan mampu melakukan perubahan dan meningkatkan taraf hidup lebih baik. Hal ini dikatakan T Syamsul Bahri, SH, M.Si pada Pertemuan Penguatan Jaringan Pustakawan di Seluruh Kementerian dan Lembaga, pada Rabu (5/4/2017) di Hotel Alila.

Acara yang diselenggarakan Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain menghadirkan T Syamsul Bahri juga menghadirkan Subeti Makdriani. Kedua narasumber dari Perpustakaan Nasional RI ini dihadirkan untuk menyampaikan tema “Optimalisasi Layanan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus”.

                  Menurut Syamsul, perpustakaan merupakan jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dan perpustakaan ada di semua kepentingan, baik di masyarakat umum, Kementerian, bahkan desa. Perpustakaan juga jadi bagian integral yang tidak terpisahkan dengan proses belajar mengajar sekolah. Ketika guru atau dosen berhadapan dengan muridnya, dia harus menghadirkan perpustakaan. Guru tidak cukup memberikan materi pelajaran saja, tapi didukung buku penunjang dari perpustakaan.

                  Sesuai UU No 43 Tahun 2007, bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan. Di Bab I Pasal 1 ayat 1 juga disebutkan, bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

                  Walau undang-undang sudah mendorong masyarakat untuk gemar membaca, namun minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Sesuai hasil kajian, 87 persen orang lebih gemar nonton televisi, 12 persen termasuk baca koran dan buku. Di kalangan Asean minat baca masyarakat kita masih rendah, apalagi tingkat dunia. Jumlah buku yang kita baca setiap tahunnya juga masih rendah.

Hal senada diungkapkan Subeti Makdriani,  perpustakaan bagi Kementerian atau Lembaga bisa mengangkat nama baik Kementerian/Lembaga. Walau memiliki ruangan yang kecil namun peran perpustakaan begitu penting bagi K/L. “Bagaimana pustakawannya bisa menyampaikan “isi” perpustakaan. Perpustakaan harus jadi tempat yang menyenangkan, rekreasi yang sifatnya literatur. Kita sebagai pustakawan harus bisa melayani, supaya tupoksi kita baik dan kelembagaan kita tetap up to date. Kalau bisa kita yang jemput bola, mengajak karyawan untuk mau datang ke perpustakaan. Apalagi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kalau perpustakaannya bisa menampung layanan anak alangkah baiknya. Dan koleksinya bisa membantu tumbuh kembang anak.”

Menurut Subeti, perpustakaan khusus atau instansi jangan hanya terpaku dengan kelembagaan semata. Apalagi di masyarakat sekarang sudah banyak berdiri perpustakaan yang awalnya sebagai taman bacaan yang salah satunya memperkuat PAUD. Begitu juga di tempat ibadah, dimana jadi sasaran Perpustakaan Nasional untuk bisa mengelolanya. Walau tempatnya di pojok-pojok bisa dimanfaatkan sebagai tempat perpustakaan.

Kepala Biro Hukum dan Humas, Hasan mengatakan, untuk pengelolaan perpustakaan di Kementerian PP dan PA belum banyak yang tahu mengenai standar layanan perpustakaan yang baik dan bagaimana acuan layanan primanya. “Bagaimana kita harus bisa menciptakan kondisi perpustakaan yang kondusif, tata letak, tempat dan sarana prasana. Bagaimana mempromosikan agar bisa gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan di Kementerian dan Lembaga. Kita juga belum banyak tahu bagaimana membuat kode etik perpustakaan, subtansi kode etik seperti apa dan mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan. Apa yang dievaluasi dan dilihat, bagaimana bisa membina dan mengembangkan potensi pustakawan.  Jangan sampai Sarjana bidangnya perpustakaan tapi ditempatkan di tempat lain. Bagaimana pula mengembangkan potensi pustakawan. Itu semua jadi perhatian kita semua, mendorong juga taman bacaan yang ada di masyarakat. Supaya masyarakat bisa memanfaatkan taman bacaan,” papar Hasan.

                  Adanya pertemuan pustakawan ini diharapkan Hasan ada kontribusi yang baik untuk pengembangan perpustakaan di Kementerian PP dan PA agar bisa berkembang lebih baik lagi. Sebab perpustakaan sebagai layanan informasi yang dibutuhkan semua kalangan, di samping adanya layanan informasi publik dan layanan pengaduan yang ada di Kementerian PP dan PA.(hms)

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 18 Juni 2019

Ditolak DPR RI, Rencana Anggaran Kemen PPPA Tahun 2020 Perlu Dikaji Ulang (29)

Jakarta (18/6) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri Rapat Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2020…
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Gizi Seimbang (2)

Gizi Seimbang
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Bahaya Pornografi Anak (5)

Bahaya Pornografi Anak
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Obesitas (6)

Obesitas
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Bahaya Memakai Gadget Berlebihan Bagi Kesehatan Kita (4)

Bahaya Memakai Gadget Berlebihan Bagi Kesehatan Kita