PEMANTAPAN REGULASI PPRG DI DAERAH

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 12 April 2017
  • Dibaca : 4333 Kali
...


KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

PEMANTAPAN REGULASI PPRG DI DAERAH

 

Siaran Pers Nomor: B- 028/Set/Rokum/MP 01/04/2017

 

Batam (12/4) - Rapat koordinasi teknis Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah yang berlangsung di Hotel Harmoni Kota Batam, kini sudah sampai di garis akhir dan menghasil ragam rekomendasi. Kegiatan yang diselenggarakan sejak tanggal 10 April 2017 ini, setidaknya melibatkan 11 provinsi dalam merumuskan rekomendasi percepatan PUG di daerah. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah adalah dengan adanya Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)  yang selaras dengan kebijakan serta program pemerintah daerah. Untuk itu, para peserta dilibatkan secara aktif dalam memetakan adaptasi regulasi PPRG di daerah serta ragam masalah dan kendala yang muncul.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan diantaranya, melakukan  sosialisasi dan advokasi PUG dan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi OPD di tingkat provinsi kab/kota, penguatan kerangka regulasi PPRG yang lebih komperhensif, peningkatan kapasitas SDM terkait pelaksanaan PPRG; pengintegerasian gender dalam perencanaan dan penganggaran, pengintegerasian isu gender dalam program/kegiatan, kebijakan daerah, terutama penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), pengentasan kemiskinan dan penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak, serta penghapusan perdagangan orang.

“Pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan khususnya pengarusutamaan gender (PUG) tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, perlu bermitra dengan lintas sektor baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, maupun dunia usaha.  Organisasi-organisasi tersebut masing-masing memiliki jejaring yang menjangkau hingga wilayah akar rumput (grassroots), sehingga akan menjadi mitra yang strategis pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ungkap Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Niken Kiswandari.

“Pelaksanaan pengarusutamaan gender bukan hanya pada hulunya saja, melainkan dengan hilirnya. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan para pemangku kepentingan (stake holders) untuk saling membantu, bersinergi, professional dan terpadu sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi, tidak lagi terjadi di Indonesia, yang diawali dengan implementasi rekomendasi dan langkah konkrit di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Niken.


 

 

 

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 28 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 22 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 40 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 75 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif ( 89 )

Jakarta (14/04) –  Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik…