PEMANTAPAN REGULASI PPRG DI DAERAH

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 12 April 2017
  • Dibaca : 3462 Kali
...


KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

PEMANTAPAN REGULASI PPRG DI DAERAH

 

Siaran Pers Nomor: B- 028/Set/Rokum/MP 01/04/2017

 

Batam (12/4) - Rapat koordinasi teknis Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah yang berlangsung di Hotel Harmoni Kota Batam, kini sudah sampai di garis akhir dan menghasil ragam rekomendasi. Kegiatan yang diselenggarakan sejak tanggal 10 April 2017 ini, setidaknya melibatkan 11 provinsi dalam merumuskan rekomendasi percepatan PUG di daerah. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah adalah dengan adanya Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)  yang selaras dengan kebijakan serta program pemerintah daerah. Untuk itu, para peserta dilibatkan secara aktif dalam memetakan adaptasi regulasi PPRG di daerah serta ragam masalah dan kendala yang muncul.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan diantaranya, melakukan  sosialisasi dan advokasi PUG dan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi OPD di tingkat provinsi kab/kota, penguatan kerangka regulasi PPRG yang lebih komperhensif, peningkatan kapasitas SDM terkait pelaksanaan PPRG; pengintegerasian gender dalam perencanaan dan penganggaran, pengintegerasian isu gender dalam program/kegiatan, kebijakan daerah, terutama penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), pengentasan kemiskinan dan penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak, serta penghapusan perdagangan orang.

“Pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan khususnya pengarusutamaan gender (PUG) tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, perlu bermitra dengan lintas sektor baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, maupun dunia usaha.  Organisasi-organisasi tersebut masing-masing memiliki jejaring yang menjangkau hingga wilayah akar rumput (grassroots), sehingga akan menjadi mitra yang strategis pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ungkap Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Niken Kiswandari.

“Pelaksanaan pengarusutamaan gender bukan hanya pada hulunya saja, melainkan dengan hilirnya. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan para pemangku kepentingan (stake holders) untuk saling membantu, bersinergi, professional dan terpadu sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi, tidak lagi terjadi di Indonesia, yang diawali dengan implementasi rekomendasi dan langkah konkrit di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Niken.


 

 

 

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 16 Agustus 2019

9 Komitmen Kawal PASKIBRAKA Bebas Kekerasan (83)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyerukan upaya perlindungan, perbaikan sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih ramah anak,…
Siaran Pers, Kamis, 15 Agustus 2019

Lindungi Perempuan Pekerja, Kemen PPPA Rangkul 5 Kawasan Industri Dirikan Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri (130)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi digelarnya penandatanganan MoU bersama 5 (lima) kawasan industri sekaligus meluncurkan rumah…
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019 (23)

Rencana Strategis Revisi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2017 - 2019
Dokumen Perencanaan, Kamis, 15 Agustus 2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019 (19)

Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2015 - 2019
Laporan Keuangan & BMN, Kamis, 15 Agustus 2019

Neraca KPPPA Audited 2018 (13)

Neraca KPPPA Audited 2018