PRESS RELEASE: Menteri PP-PA di Sidang Komite Konvensi Hak Anak Geneva, Swiss 2014

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 1104 Kali

PRESS RELEASE

Menteri PP-PA di Sidang Komite Konvensi Hak Anak Geneva 2014: RI Berkomitmen Kuat Wujudkan Perlindungan Anak

Delegasi Indonesia kembali menghadiri Sidang Komite Convention on The Rights of Child (Konvensi Hak Anak), di Geneva, Swiss. Setelah sidang tersebut terakhir diselenggar akan pada tahun 2004 yang lalu.

Dalam sidang tahun 2014 ini, delegasi Indonesia dipimpin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, didampingi oleh anggota delegasi lainnya yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, KementerianSosial, KementerianKesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, P2TP2A DKI Jakarta, Komisi PerlindunganAnak Indonesia, utusan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Geneva.

Kehadiran delegasi Indonesia dalam sidang ini sekaligus membuktikan komitmen kuat Indonesia sebagai salah satu Negara yang meratifikasi konvensi internasional tersebut, untuk memberikan upaya serius dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui berbagai arah kebijakan, dan program yang diimplementasikan oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan perlindungan anak.

“Kami ingin menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat Internasional mengenai perkembangan/kemajuan yang telah dicapai Indonesia selama ini dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak serta tantangan yang dihadapi,” terang Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar, di hadapan Komite Hak Anak, di  Geneva, Swiss, Kamis (5/6) kemarin.

Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar menambahkan, meskipun diwarnai oleh berbagai tantangan serta masih adanya kesenjangan dalam beberapa aspek,  Indonesia telah mengalami kemajuan pembangunan yang cukup signifikan, termasuk dalam aspek perlindungan anak.

Salah satu kemajuan penting yang dilaporkan yakni di bidang pendidikan, dimana pada tahun 2012, lebih dari 82 % anak-anak usia sekolah telah mengenyam pendidikan di sekolah.

Angka tersebut mengalami kenaikan setelah sebelumnya pada tahun 2006, persentase anak usia sekolah yang bersekolah hanya sebesar 78 %. Dalam hal kesetaraan gender dalam partisipasi sekolah, data juga menunjukkan bahwa dalam semua kelompok usia, lebih banyak anak perempuan bersekolah dibandingkan dengan anak laki-laki.

Dalam kesempatan itu juga Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar melaporkan kondisi anak Indonesia, dilihat dari berbagai aspek, serta upaya yang telah dilakukan, antara lain yang terkait dengan pemenuhan Hak Sipil dan KebebasanAnak; Upaya Memerangi Kekerasan terhadap Anak; Pentingnya Peran Keluarga dan Pengasuhan Anak; tentang Anak Berkebutuhan Khusus; Pendidikan Anak; serta beberapa upaya lainnya yang telah ditempuh dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam kaitannya dengan hak-hak sipil dan kebebasan, pada tahun 2012 tercatat bahwa 72 % anak-anak telah memiliki akte kelahiran, lebih tinggi dari tahun 2011 yang hanya mencapai angka 59 %.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah RI berkomitmen penuh untuk memastikan pemenuhan hak anak atas identitas, nama, dan kebangsaannya. Komitmen ini tercantum dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia tahun2006-2015.

Dalam hal upaya memerangi kekerasan terhadap anak, utamanya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah RI tengah melakukan penyusunan Instruksi Presiden (InPres) tentang Gerakan Nasional Memerangi Kekerasan Seksual terhadap Anak. Inpres ini di inisiasi untuk memperkuat langkah-langkah dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Langkah lainnya yang akan ditempuh adalah merevisi UU tentang Perlindungan Anak, khususnya yang terkait dengan pentingnya penetapan hukuman maksimum untuk pelaku kekerasan seksual.

Selanjutnya, terkait hal pentingnya peran keluarga dalam perlindungan anak, pemerintah RI berkomitmen untuk memastikan peran orang tua dan keluarga melalui strategi peningkatan ketahanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, setiap orang tua akan mampu merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anak.

Persoalan Anak Berkebutuhan Khusus pun tak luput menjadi bagian dari laporan Menteri PP-PA dalam sidang Komite CRC tersebut. Untuk hal ini, pemerintah RI mempromosikan Pendidikan Inklusif untuk menyediakan akses yang lebih besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan.

Sebanyak 10 kabupaten/kota dan 1 provinsi telah menjadi pelopor sekolah inklusif ini. Anak-anak berkebutuhan khusus ini pun memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk program imunisasi dan kesehatan reproduksi.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan program Asuransi Kesehatan Nasional bagi lebih dari 121 juta warga Indonesia pada tahun 2014, dan juga meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil dan daerah perbatasan.

Dalam hal Pendidikan, konstitusi Negara Indonesia telah menjamin hak pendidikan untuk semua, atas dasar kesempatan yang sama. Berbagai upaya yang diterapkan pun berbuah manis dengan meningkatnya tingkat melek huruf di pedesaan yang telah mencapai 89,99 % dan meningkatnya juga lama partisipasi dalam sekolah menjadi 6,97 tahun pada tahun 2012.

Berbagai upaya lainnya dalam hal perlindungan pun juga dilakukan oleh Pemerintah RI, seperti memprakarsai Program Sosial untuk Kesejahteraan Anak yang menyediakan perawatan sosial bagi sekitar 330 ribu anak-anak, seperti anak terlantar dan balita, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, juga bagi anak berkebutuhan khusus,

“Dari semua hal ini, saya ingin kembali menegaskan tentang komitmen kuat Indonesia untuk memenuhi kewajibannya dalam rangka memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak sebagaimana disarikan dalam konvensi ini,” ujar Menteri PP - PA, Linda Amalia Sari Gumelar.


HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com
 

 

 

FOTO TERKAIT:

Menteri PP - PA, Linda Amalia Sari Gumelar didampingi Sekertaris Kementerian PP-PA, Sri Danti Anwar (kanan) menghadiri Acara Sidang Komite Convention on The Rights of Child (Konvensi Hak Anak), di Geneva, Swiss, Kamis 5 Juni 2014 (waktu setempat).

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 22 September 2019

Jemput Bola, Tingkatkan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di NTT (42)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, menyelenggarakan kegiatan Advokasi Percepatan Kepemilikan Akta…
Siaran Pers, Minggu, 22 September 2019

Jadi Penyanggah Ibu Kota, Balikpapan Perkuat Komitmen Menuju KLA (51)

Sebagai satu – satunya kota yang meraih predikat kategori Nindya Kab/Kota Layak Anak (KLA) di Prov. Kalimantan Timur, kota penyangga…
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

PPT KTPA Bentuk Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak (64)

Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT KTPA) RSUD Beriman Balikpapan yang berdiri sejak Februari 2019 memberikan penanganan…
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Teman Sebaya Dukung Sekolah Ramah Anak (99)

Teman Sebaya berperan besar dalam mendorong terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA).
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Ayo ke PUSPAGA, Demi Keluarga Berkualitas! (53)

Menjadi orang tua di zaman sekarang memiliki tantangan yang lebih berat daripada menjadi orang tua di zaman dahulu.