KOMITMEN TANA TORAJA WUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 13 Juli 2017
  • Dibaca : 1635 Kali
...


KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

KOMITMEN TANA TORAJA WUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

 

Siaran Pers Nomor: B- 066/Set/Rokum/MP 01/07/2017

 

Tana Toraja, Sulawesi Selatan (13/7) – Indonesia menjadi bagian dari Negara anggota PBB yang telah berkomiten secara Intenasional untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan World Fit for Children (Dunia yang Layak bagi Anak). Komitmen ini diwujudkan sejak ditandatanginya Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Pada masa yang akan datang komitmen ini akan diwujudkan dalam sebuah cita-cita luhur untuk menjadikan Indonesia Layak Anak (IDOLA). Untuk itu, di era otonomi daerah, World Fit for Children telah dikembangkan kedalam sebuah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).


 

KLA merupakan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Di seluruh Indonesia, sampai akhir tahun 2016 telah tercatat sebanyak 302 Kabupaten/Kota telah berinisiasi untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk mengembangkan KLA di setiap kabupaten/kota, harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5  klaster hak anak, yakni (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5) Perlindungan Khusus bagi 15 kategori anak

“Saya sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bupati Tana Toraja beserta jajarannya dalam mengambil kebijakan Percepatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tana Toraja sebagai sebuah komitmen dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan, mulai dari Perangkat Daerah, DPRD, Dunia Usaha, Organisasi Media, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Profesi hingga Forum Anak.” tutur Menteri Yohana dalam sambutannya pada acara Penandatangan Komitmen KLA di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (13/7). “Hal ini menunjukkan bahwa negara telah ikut hadir dalam membangun program-program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat terutama perempuan dan anak-anak sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program Nawa Cita.” Lanjut Menteri Yohana.

Menteri Yohana menambahkan, banyak cara yang bisa sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pesan moral, antara lain adalah sebuah ajakan untuk memahami prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yaitu Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup anak dan menghargai pendapat anak. Disamping itu, dalam upaya pencegahan kekerasan, diskriminasi dan esploitasi terhadap anak, KemenPPPA telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020. “Namun menerbitkan ragam kebijakan dan strategi saja tidak cukup, yang paling terpenting adalah bagaimana masyarakat, mulai dari tingkat grass-root memperkuat perannya dalam perlindungan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) perlu dibuat dalam sebuah gerakan yang masif dan harus dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, juga yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan adalah dengan mengajak Forum Anak untuk ikut berdiskusi menentukan arah kebijakan kedepan”, terang Menteri Yohana.

“Saya berharap agar hak-hak anak dapat segera dipenuhi di Kabupaten Tana Toraja melalui 24 indikator KLA, sehingga apa yang diharapkan melalui komitmen yang sudah dibuat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sehingga anak anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terpenuhi dan terlindungi hak-haknya sekaligus untuk meyakinkan bahwa Negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan dan anak Indonesia.” tutup Menteri Yohana.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (27)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,
Siaran Pers, Minggu, 23 Februari 2020

Menteri Bintang : Perempuan Harus Mandiri dan Berdaya, Kunci Wujudkan Generasi Unggul! (37)

“Bangsa ini akan maju jika perempuan Indonesia dapat berdaya, memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai…
Siaran Pers, Sabtu, 22 Februari 2020

Pedofil Anak Makin ‘Merajalela’, Kemen PPPA: Berikan Efek Jera pada Pelaku (78)

Jakarta (22/02) - Beberapa hari lalu, publik kembali dibuat geram dengan terkuaknya kasus pedofil anak sesama jenis dan eksploitasi seksual…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi,  Kemen PPPA Perkuat Pembinaan Keluarga (60)

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Lombok Tengah dan Provinsi NTB tergolong besar. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait…
Siaran Pers, Jumat, 21 Februari 2020

Resmikan UPTD PPA di NTB, Menteri Bintang Apresiasi Pemerintah Provinsi (39)

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap…