KOMITMEN TANA TORAJA WUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 13 Juli 2017
  • Dibaca : 1877 Kali
...


KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

KOMITMEN TANA TORAJA WUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

 

Siaran Pers Nomor: B- 066/Set/Rokum/MP 01/07/2017

 

Tana Toraja, Sulawesi Selatan (13/7) – Indonesia menjadi bagian dari Negara anggota PBB yang telah berkomiten secara Intenasional untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan World Fit for Children (Dunia yang Layak bagi Anak). Komitmen ini diwujudkan sejak ditandatanginya Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Pada masa yang akan datang komitmen ini akan diwujudkan dalam sebuah cita-cita luhur untuk menjadikan Indonesia Layak Anak (IDOLA). Untuk itu, di era otonomi daerah, World Fit for Children telah dikembangkan kedalam sebuah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).


 

KLA merupakan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Di seluruh Indonesia, sampai akhir tahun 2016 telah tercatat sebanyak 302 Kabupaten/Kota telah berinisiasi untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk mengembangkan KLA di setiap kabupaten/kota, harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5  klaster hak anak, yakni (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5) Perlindungan Khusus bagi 15 kategori anak

“Saya sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bupati Tana Toraja beserta jajarannya dalam mengambil kebijakan Percepatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tana Toraja sebagai sebuah komitmen dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan, mulai dari Perangkat Daerah, DPRD, Dunia Usaha, Organisasi Media, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Profesi hingga Forum Anak.” tutur Menteri Yohana dalam sambutannya pada acara Penandatangan Komitmen KLA di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (13/7). “Hal ini menunjukkan bahwa negara telah ikut hadir dalam membangun program-program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat terutama perempuan dan anak-anak sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program Nawa Cita.” Lanjut Menteri Yohana.

Menteri Yohana menambahkan, banyak cara yang bisa sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pesan moral, antara lain adalah sebuah ajakan untuk memahami prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yaitu Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup anak dan menghargai pendapat anak. Disamping itu, dalam upaya pencegahan kekerasan, diskriminasi dan esploitasi terhadap anak, KemenPPPA telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020. “Namun menerbitkan ragam kebijakan dan strategi saja tidak cukup, yang paling terpenting adalah bagaimana masyarakat, mulai dari tingkat grass-root memperkuat perannya dalam perlindungan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) perlu dibuat dalam sebuah gerakan yang masif dan harus dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, juga yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan adalah dengan mengajak Forum Anak untuk ikut berdiskusi menentukan arah kebijakan kedepan”, terang Menteri Yohana.

“Saya berharap agar hak-hak anak dapat segera dipenuhi di Kabupaten Tana Toraja melalui 24 indikator KLA, sehingga apa yang diharapkan melalui komitmen yang sudah dibuat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sehingga anak anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terpenuhi dan terlindungi hak-haknya sekaligus untuk meyakinkan bahwa Negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan dan anak Indonesia.” tutup Menteri Yohana.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (41)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (31)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (90)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (122)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (95)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…