STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA KONVERGENSI MEDIA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 25 Agustus 2017
  • Dibaca : 2703 Kali
...

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA KONVERGENSI MEDIA

 

Jakarta(25/8)- Tata kelola komunikasi pemerintah menjadi hal yang  sangat penting untuk dikaji saat ini. Hal tersebut menjadi vital mengingat banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik  pemerintah pusat, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. Masyarakat perlu dan  berhak mendapatkan akses informasi terkait kebijakan-kebijakan yang telah ditelurkan oleh pemerintah tersebut melalui berbagai media, sehingga melalui hal tersebut pemerintah turut hadir di tengah masyarakat untuk merespon masalah maupun kebutuhan  yang berkembang di dalam masyarakat.

Dalam forum Bakohumas yang digelar oleh  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta (24/8)  dibahas mengenai Kebijakan Komunikasi Publik Pemerintah.  Dalam forum tersebut  Johan Budi selaku  juru bicara Presiden turut hadir  sebagai panelis pertama, menggaris bawahi terkait kondisi komunikasi pemerintah pusat saat ini. Johan Budi menyampaikan bahwa cara  pemerintah pusat dalam berkomunikasi kepada publik menjadi sorotan akhir-akhir ini. Selain pernah terjadi “kegaduhan” antar  Menteri dan Pejabat Negara di ranah publik, belakangan juga terjadi adanya ketidaksamaan informasi  dari beberapa Kementerian dan Lembaga kepada publik. Senada dengan Johan Budi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Niken Widiastuti  menyebutkan persepsi publik terhadap informasi dari pemerintah juga menjadi salah satu masalah komunikasi yang perlu segera ditindak lanjuti. Berkaca dari situasi tersebut maka baru-baru ini Presiden RI, Joko Widodo menginstruksikan adanya Narasi Tunggal Pemerintah. Narasi tunggal yang dimaksudkan adalah adanya  informasi terkait suatu agenda yang dikeluarkan, terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sosialisasi program dan kebijakan pemerintah diperlukan sinergi informasi dan data dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.


 

Diperlukan terobosan baru dalam strategi komunikasi publik pemeritah saat ini mengingat perkembangan terknologi informasi yang semakin pesat. Helmy Yahya turut memberikan warna dalam forum Bakohumas dengan materinya yang mengusung tema Komunikasi dalam era millenium. Helmy menyebutkan perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada sektor ekonomi, hingga sektor industri. Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi perilaku masyarakat saat ini yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, diantaranya yang paling menonjol adalah generasi Y dan generasi Z. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat saat ini tidak dapat dilepaskan dari gawai dan koneksi internet. Dari perangkat tersebut informasi menjadi lebih terbuka, dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Perkembangan berbagai aplikasi dan sosial media menjadi faktor  yang sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat di era yang serba terkoneksi secara nirkabel saat ini.

Niken kembali menyebutkan sosial media memiliki potensi yang cukup besar untuk turut berkontribusi dalam komunikasi publik pemerintah. Sosial media memiliki kelebihan diantaranya memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Melalui sosial media masyarakat dapat langsung merespon informasi yang disebarkan oleh pemerintah. Penggunaan sosial media menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam membangun pola komunikasi publik pemerintah. Niken Menambahkan, bahwa perlu dibentuknya Satgas sosial media oleh pemerintah, Kementerian/Lembaga. Juru Bicara Presiden, Johan Budi melengkapi bahwa diperlukan perubahan mainset strategi komunikasi di era digital saat ini, komunikasi publik pemerintah perlu beralih dari metode konvensional ke metode digital.

 

(Humas Kemen PPPA-Febrian Zulkarnain)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 20 Februari 2020

Fungsi Ditambah, DPR RI Dorong Tambahan Anggaran Kemen PPPA (46)

Dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada 9 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengamanahkan untuk menambah fungsi…
Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (121)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (40)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (20)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (18)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017