SISKEUDES MEMBANTU TRANSPARANSI KEUANGAN DESA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 25 Agustus 2017
  • Dibaca : 1340 Kali
...

SISKEUDES MEMBANTU TRANSPARANSI KEUANGAN DESA

Jakarta(25/8)- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  turut berkontribusi dalam mengawal Anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat. Dalam  forum Bakohumas yang digelar di kantor BPKP pada hari kamis(24/8) kemarin, Kepala BPKP, Ardan Adi Perdana menyebutkan bahwa dalam rangka menanggapi regulasi mengenai dana desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi SISKEUDES yang dapat membantu pengelolaan keuangan desa.


 

Forum Bakohumas yang digelar oleh BPKP tersebut menggelar diskusi panel bertajuk Transparansi Keuangan Desa Melalui SISKEUDES, yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto; dari Kementerian dalam Negeri diwakili oleh Lukman Nul Hakim, dan  Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid.

Dalam materi yang disampaikannya, Lukman Nul Hakim menyatakan, “Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa masyarakat desa harus menjadi subjek atau pelaku pembangunan di desa  didukung dengan keuangan yang diberikan pemerintah, sehingga menjadi desa yang maju mandiri sejahtera”. Sumber pendapatan desa tidak hanya berasal dari Alokasi dana desa oleh kabupaten, melainkan dapat diperloleh dengan cara memaksimalkan potensi dan sumber daya desa. Melengkapi hal tersebut, melalui materinya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto menyatakan, BPKP berkontribusi dalam rangka pengawalan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Sistem, Regulasi, dan juga Bimbingan dan Konsultasi. Melalui forum Bakohumas ini, BPKP ingin menyampaikan bahwa aplikasi SISKEUDES merupakan salah satu produk dari BPKP dalam bidang pembangunan sistem. Aplikasi yang telah disosialisasikan di 377kab/kota mencakup 60.918 desa ini dikelola bersama antara BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi SISKEUDES dapat memonitor penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi non kas, dan juga pelaporan, sehingga hal ini dapat membantu Badan Usaha Milik Desa menjadi lebih transparan.

Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid menambahkan terkait Kebijakan dana desa, Kemendesa PDTT memiliki prioritas dalam penggunaan dana desa 2017, diantaranya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Permen Desa PDTT No.4 tahun 2017, terdapat program unggulan dari Kemendesa yaitu Pengembangan produk unggulan, Badan usaha milik desa,Eembung, dan Sarana olahraga.

 

(Humas Kemen PPPA-Febrian Zulkarnain)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Ruang Bermain Ramah Anak Dorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (22)

Jakarta (25/4) - Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana salah satu indikatornya yaitu pembangunan dan pengembangan
Siaran Pers, Kamis, 25 April 2019

Permasalahan Perempuan dan Anak Harus Ditangani Bersama! (25)

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

Kolaborasi dan Sinergi dalam Pembangunan PPPA Era 4.0 (223)

Kab. Tangerang, Banten (24/4) – Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era revolusi industri 4.0 memberikan peluang besar sekaligus…
Siaran Pers, Rabu, 24 April 2019

PEMERINTAH PERCEPAT KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUSPA  (91)

Tangerang (23/04) - Pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak karena pemerintah tidak sanggup bekerja…
Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (244)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…