RUU PKS MULAI DIBAHAS ANTARA PEMERINTAH DAN DPR

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 22 September 2017
  • Dibaca : 860 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

RUU PKS MULAI DIBAHAS ANTARA PEMERINTAH DAN DPR

Siaran Pers Nomor: B- 100/Set/Rokum/MP 01/09/2017

 

Jakarta (22/9) – Pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diinisiasi oleh DPR RI yang disampaikan Pemerintah melalui Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam  Rapat Komisi VIII DPR RI terkait pembahasan pertama RUU PKS. Dalam pendapat dan pandangan Pemerintah tentang RUU PKS yang disampaikan Menteri PPPA, Pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS, walaupun Pemerintah memiliki beberapa perbedaan pendapat.

“Ada perbedaan pendapat antara Pemerintah dengan DPR dalam pembahasan RUU PKS, pertama, dari 152 pasal Rancangan Undang-undang yang diusulkan oleh DPR, menurut Pemerintah hanya diatur dalam 50 pasal saja, karena materi yang bersifat teknis akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pencegahan Kekerasan Seksual dan beberapa pasal harus dihapus karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak, namun dapat terjadi pada orang dewasa laki-laki, seperti kekerasan seksual menyimpang. Ketiga, Pemerintah tidak ingin membentuk lembaga baru di daerah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu karena ingin mengurangi pembentukan lembaga di daerah. Terakhir, perlu dipahami bersama bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Oleh karena itu, upaya pencegahannya tidak perlu dibatasi pada bidang tertentu, seperti bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan, dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial, dan budaya,” papar Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Sebelumnya, pihak Komisi VIII DPR RI, yang diwakili oleh Ketua Komisi VIII, M. Ali Taher menyampaikan pandangannya bahwa RUU PKS diharapkan dapat menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum yang mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada dirasakan belum sepenuhnya mampu merespon fakta kasus kekerasan seksual.

“Mudah-mudahan dengan adanya RUU PKS kekerasan seksual dapat berkurang dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta korban mendapatkan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak-haknya, seperti layanan yang dibutuhkan termasuk diberi kesempatan untuk penggantian identitas, diakui status kelahirannya, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan atau akses politik, perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas persitiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, dan mendapatkan pengasuhan,” tutup Menteri Yohana.

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 20 Juni 2019

Ramah Anak, Tanggung Jawab Media dalam Produk Jurnalistik (31)

Jakarta (19/06) – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam Sosialisasi Pemberitaan Media Ramah Anak di Jakarta (19/06)
Siaran Pers, Rabu, 19 Juni 2019

70 Tahun Kerjasama Indonesia – Filipina : Perkuat Bidang Ekonomi, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (23)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Filipina ke - 121, dan peringatan hubungan…
Siaran Pers, Selasa, 18 Juni 2019

Ditolak DPR RI, Rencana Anggaran Kemen PPPA Tahun 2020 Perlu Dikaji Ulang (124)

Jakarta (18/6) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menghadiri Rapat Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2020…
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Gizi Seimbang (7)

Gizi Seimbang
Iklan Layanan Masyarakat, Selasa, 18 Juni 2019

Bahaya Pornografi Anak (10)

Bahaya Pornografi Anak