Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 11 Oktober 2017
  • Dibaca : 3678 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

Pengesahan Konvensi ASEAN

Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

 

Siaran Pers Nomor: B- 115/Set/Rokum/MP 01/10/2017

 

Jakarta (11/10) – Indonesia merupakan salah satu negara pengirim migrant workers terbesar di Asia, lebih kurang 4.5 juta migran terdapat 70% diantaranya adalah perempuan. Menurut Global Report on Trafficking in Persons yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  tahun 2016 menyebutkan bahwa 51% dari total korban perdagangan orang di dunia adalah perempuan dan 28% adalah anak. Sepanjang tahun 2016 hingga Agustus 2017 terdapat 873 kasus tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan anggota Komisi I DPR RI melakukan upaya guna mengatasi kasus perdagangan orang yang semakin menghawatirkan, salah satunya dengan membahas materi Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Woman and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) di Jakarta (11/10).

Dalam pembahasan RUU ini Menteri PPPA, Yohana Yembise mewakili Presiden RI  menyampaikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak guna mendapatkan persetujuan bersama.

“Perdagangan orang khususnya atas perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran harkat martabat dan  HAM, karena didalamnya terdapat unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual dan menjadikan mereka sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan. Indonesia sebagai salah satu inisiator yang mendorong pembentukan konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak untuk berkewajiban segera meratifikasi Konvensi tersebut, kepentingan Indonesia tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban Internasional namun dalam rangka pelaksanaan tujuan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Th. 1945.” Papar Menteri Yohana.  

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Biem Benyamin terkait Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak “Sebagai fenomena global, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif dilakukan dengan cara menjalin hubungan kerjasama internasional, sehingga perlu adanya instrumen hukum di tingkat regional untuk menjalankan upaya pencegahan, perlindungan, penegakan hukum dan kerjasama regional dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang agar lebih efektif.” Tutur Biem.

Tindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas dalam bentuk kejahatan yang terorganisir yang memiliki jangkauan operasi dalam negeri dan antar negara. Praktek perdagangan tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik tingkat nasional maupun internasional melalui kerjasama dibawah kerangka ASEAN. Bagian penting dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak antara lain mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang, melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memajukan kerjasama antar negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

Hasil Rapat Rancangan tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak telah disetujui untuk selanjutnya dibawa di pembicaraan tingkat II pada rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang Undang. Menteri Yohana mewakili Presiden RI menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, diharapkan dapat secepatnya menjadi Undang Undang untuk menjadi payung hukum dalam menindak kejahatan Perdagangan Orang.

 

                                                     PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (6)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Kemen PPPA Kaji Ulang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Kejar Masuk Prolegnas 2021 (45)

Memastikan penegakan hukum dan regulasi yang mengatur agar korban mendapat keadilan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, menjadi sangat penting bahkan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (33)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (104)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (101)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…