Ingatkan Kepala Daerah, Presiden: Jangan Ada yang Main Uang Apalagi APBD

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 25 Oktober 2017
  • Dibaca : 603 Kali
...

Press Release

Ingatkan Kepala Daerah, Presiden: Jangan Ada yang Main Uang Apalagi APBD

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para kepala daerah agar tidak lagi bermain dengan uang apalagi berkaitan dengan APBD. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10). 

“Berkaitan dengan korupsi, takut semua pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), ya jangan ambil uang. Tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa-apa”, tegas Jokowi.

Ke depan Presiden akan membangun sistem baik e-planning, e-budgeting, e-procurement untuk mencegah tindak korupsi. Sistem ini diyakini Presiden akan mengurangi OTT bahkan tidak akan ada lagi kepala daerah yang mengalami OTT. Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran.

“Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara ini, membangun sistem ini, kita bangun bersama-sama,” urai Presiden.

Sehubungan dengan pengelolaan APBN, Presiden mengingatkan agar pengelolaan APBD tidak lagi menggunakan pola lama dimana anggaran dibagi rata ke dinas-dinas. Pengelolaan anggaran daerah juga masih di-drive oleh Kepala Dinas Keuangan dan Badan Keuangan Daerah.

‎”Harusnya yang menentukan, saya ingin Gubernur, Bupati, Wali Kota,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengaku ingin misalnya, Gubernur, Bupati atau Wali Kota mau menganggarkan untuk pasar. Ada 20 pasar atau 10 pasar di sebuah daerah,  ya minta saja. Tugas pemimpin, lanjut Presiden, adalah bagaimana melobi agar DPRD setuju, sesuai dengan kehendak gubernur, bupati, dan wali kota.

“Saya minta pasar ini selesai 2 tahun. Sudah, anggarkan di situ, jegrek, pasti barangnya jadi dan rampung, Bapak dan Ibu semua meninggalkan legacy yang baik,” tutur Presiden Jokowi.

 

Padat Karya

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat agar daerah memperbanyak proyek-proyek, program-program padat karya yang membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. 

“Karena dari survei yang kita lihat,  rakyat itu sekarang permintaan yang pertama itu adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita. APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama,” kata Presiden.

Caranya, lanjut Presiden, di Kabupaten bisa saja perbaikan irigasi (dilakukan) padat karya,  jalan-jalan juga perbaiki (dengan) padat karya. ‎ Menurut Presiden, yang diinginkan sekarang ini adalah cash for work, seperti BLT, memberikan cash kepada masyarakat, tetapi masyarakat harus bekerja.

“Kalau BLT kan  diberikan tetapi masyarakat tidak bekerja. Ini diberikan pada masyarakat, syukur bayarannya harian lebih baik, maksimal 1 minggu harus dibayar. Nanti tingkat konsumsi di daerah, kemudian daya beli di daerah Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan kelihatan kalau ini dilakukan,” tutur Kepala Negara. 

Ke depan, menurut Presiden, dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah, yang reformis, senang dengan pembaharuan-pembaharuan, senang dengan inovasi-inovasi.

“Jangan rutinitas. Buatlah terobosan yang baru, yang mempercepat, buatlah terobosan yang melayani masyarakat”, tambah Presiden.

Rapat Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2017 dihadiri sekitar 576 Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini, para Kepala Daerah menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK.

 

Asdep Humas dan Protokol Setkab bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (49)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (58)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (653)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (656)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (764)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…