PEMERINTAH HARUS BANYAK SOSIALISASI PROGRAM DAN INOVASI KE MASYARAKAT

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 15 November 2017
  • Dibaca : 2914 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

PEMERINTAH HARUS BANYAK SOSIALISASI PROGRAM DAN INOVASI KE MASYARAKAT

    Siaran Pers Nomor: B- 135/Set/Rokum/MP 01/11/2017

Yogyakarta (15/11) – “Pemerintah perlu banyak melakukan sosialisasi atau  menceritakan kepada masyarakat mengenai kinerja, prestasi, dan inovasi yang sudah dilakukan. Sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat dan stakeholder terkait tentang program, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus terus dilakukan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, utamanya yang dialami perempuan dan anak. Selain memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ke depan kita harus banyak berbicara mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dengan konsep dan model yang mengakar di tengah masyarakat, baik di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kemen PPPA pada Pembukaan Rapat Koordinasi Teknik Pembangunan Perlindungan Anak Tahun 2017 di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Pada acara yang dihadiri oleh sekitar 220 peserta perwakilan dari Pemerintah Pusat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi dan Kab/Kota, Pribudiarta juga mengingatkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan perempuan dan anak yang harus disosialisasikan, diantaranya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2017 tentang Restitusi. Selain itu, isu mengenai desa ramah anak, desa anti pornografi, desa anti kekerasan sebaiknya juga perlu digaungkan di tengah masyarakat.

Terkait penyusunan kebijakan, Kemen PPPA akan melakukan survei kekerasan terhadap anak. “Pada tahun 2018, kami akan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan K/L terkait untuk melakukan survei terkait kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, dan seksual. Sebelumnya, Kemen PPPA telah bekerjasama dengan BPS untuk melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Tahun 2016 untuk mengetahui kekerasan pada perempuan.  Kedua Survei tersebut dapat dijadikan dasar dan ukuran yang jelas untuk menyusun kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan Kab/Kota,” tutup Pribudiarta.

 

                             PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                         DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                            e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 19 April 2021

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan  dalam Musrenbang ( 7 )

Jakarta (18/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak di dalam setiap proses pembangunan

Siaran Pers, Sabtu, 17 April 2021

Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme ( 81 )

Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak…

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Wujudkan Nusa Tenggara Barat Lebih Ramah Perempuan dan Anak ( 37 )

Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Siaran Pers, Jumat, 16 April 2021

Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri Bintang Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lombok Utara ( 57 )

Desa Sukadana adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun…

Siaran Pers, Kamis, 15 April 2021

Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan  ( 84 )

Jakarta (15/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau…