KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 17 November 2017
  • Dibaca : 201 Kali
...

 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT

Siaran Pers Nomor: B- 136/Set/Rokum/MP01/11/2017

Yogyakarta (16/11) - Kasus kekerasan terhadap anak hingga meninggal semakin memprihatinkan. Selain kasus penyiksaan fisik terhadap Angeline yang berusia 8 tahun hingga meninggal oleh orang tua angkatnya di Bali, baru-baru ini di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang Ibu terhadap anaknya yang berusia 5 tahun hingga meninggal. Hal ini terjadi karena masyarakat masih berpikir bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan privat dan mendorong Pemerintah untuk mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mencegah kekerasan terhadap anak di 34 Provinsi.

"Masyarakat sekitar sebenarnya mengetahui bahwa anak tersebut mengalami kekerasan, seperti melihat luka lebam di tubuh anak atau mengetahui bahwa mereka kerap dipukuli dan dimarahi oleh orang tuanya. Namun, masyarakat tidak melakukan tindakan atau upaya untuk mencegahnya karena mereka berpikir bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan internal keluarga atau ranah privat. PATBM dibentuk agar masyarakat memiliki responsibilitas dan mendorong wilayah privat anak menjadi wilayah publik, sehingga masyarakat memiliki pola pikir yang sebelumnya bahwa anak merupakan bagian dari kebutuhan perkembangan keluarga, menjadi kebutuhan masyarakat, seperti anak akan menjadi pemimpin di wilayah mereka masing-masing," ujar Sispriyadi Fasilitator Nasional PATBM di acara Talkshow Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pembangunan Perlindungan Anak Tahun 2017 di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, PATBM telah dikembangkan di 34 Provinsi dengan 2 kabupaten masing-masing provinsi sebagai model atau pilot project, dan 17 Provinsi diantaranya sudah melakukan pengembangan PATBM secara mandiri. Lembaga-lembaga terkait, seperti pihak kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga diharapkan dapat segera menindaklanjuti apabila terdapat aduan dari masyarakat terkait kekerasan pada anak.

 

   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN                                                                                                                                      DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                                                                                       Telp.& Fax (021) 3448510,                                                                                                            e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Berita, Jumat, 15 Desember 2017

Sesuai Undang-Undang, Kementerian Wajib Kelola Arsip dengan Benar (56)

Jakarta – Kementerian dan Lembaga harus bisa mengelola arsip secara baik. Tujuannya selain agar mengelola arsip secara tertib, efektif dan…
Siaran Pers, Jumat, 15 Desember 2017

Imunisasi Efektif Cegah Difteri (59)

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sampai dengan November 2017, ada 95 Kab/kota dari 20 provinsi melaporkan kasus Difteri. Sementara pada…
Siaran Pers, Kamis, 14 Desember 2017

SEKOLAH PEREMPUAN WAROPEN HADIR UNTUK BERDAYAKAN PEREMPUAN PAPUA (95)

Waropen (13/12) Sekolah Perempuan hadir sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan di Papua.…
Siaran Pers, Rabu, 13 Desember 2017

INDONESIA DAN FIJI SEPAKAT TINGKATKAN KEMAJUAN PEREMPUAN DAN ANAK (180)

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani pada 18 Desember 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)…
E - Book, Selasa, 12 Desember 2017

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kab-Kota 2015 (23)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kab-Kota 2015