KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 17 November 2017
  • Dibaca : 753 Kali
...

 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT

Siaran Pers Nomor: B- 136/Set/Rokum/MP01/11/2017

Yogyakarta (16/11) - Kasus kekerasan terhadap anak hingga meninggal semakin memprihatinkan. Selain kasus penyiksaan fisik terhadap Angeline yang berusia 8 tahun hingga meninggal oleh orang tua angkatnya di Bali, baru-baru ini di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang Ibu terhadap anaknya yang berusia 5 tahun hingga meninggal. Hal ini terjadi karena masyarakat masih berpikir bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan privat dan mendorong Pemerintah untuk mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mencegah kekerasan terhadap anak di 34 Provinsi.

"Masyarakat sekitar sebenarnya mengetahui bahwa anak tersebut mengalami kekerasan, seperti melihat luka lebam di tubuh anak atau mengetahui bahwa mereka kerap dipukuli dan dimarahi oleh orang tuanya. Namun, masyarakat tidak melakukan tindakan atau upaya untuk mencegahnya karena mereka berpikir bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan internal keluarga atau ranah privat. PATBM dibentuk agar masyarakat memiliki responsibilitas dan mendorong wilayah privat anak menjadi wilayah publik, sehingga masyarakat memiliki pola pikir yang sebelumnya bahwa anak merupakan bagian dari kebutuhan perkembangan keluarga, menjadi kebutuhan masyarakat, seperti anak akan menjadi pemimpin di wilayah mereka masing-masing," ujar Sispriyadi Fasilitator Nasional PATBM di acara Talkshow Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pembangunan Perlindungan Anak Tahun 2017 di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, PATBM telah dikembangkan di 34 Provinsi dengan 2 kabupaten masing-masing provinsi sebagai model atau pilot project, dan 17 Provinsi diantaranya sudah melakukan pengembangan PATBM secara mandiri. Lembaga-lembaga terkait, seperti pihak kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga diharapkan dapat segera menindaklanjuti apabila terdapat aduan dari masyarakat terkait kekerasan pada anak.

 

   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN                                                                                                                                      DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                                                                                       Telp.& Fax (021) 3448510,                                                                                                            e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (49)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (61)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (653)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (656)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (764)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…