PELUNCURAN IKKA 2015 SEBAGAI PENUTUP RAKORTEK PERLINDUNGAN ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 17 November 2017
  • Dibaca : 944 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

PELUNCURAN IKKA 2015 SEBAGAI PENUTUP RAKORTEK PERLINDUNGAN ANAK

Siaran Pers Nomor: B- 137/Set/Rokum/MP01/11/2017

 

Yogyakarta (17/11)  "Dalam menyusun sebuah program pembangunan perlindungan anak, salah satu hal yang paling penting adalah agar kita memiliki ukuran yang menggambarkan secara komposit mengenai bagaimana perkembangan pembangunan anak dari masa ke masa secara nasional. Maka, dalam Rakortek ini saya luncurkan  IKKA 2015 sebagai rujukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun anggaran dan program bagi kesejahteraan anak. Walaupun mungin indeks ini belum sempurna, namun akan terus dikembangkan dengan pertimbangan ilmiah," ujar Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dalam penutupan Rakortek Pembangunan Perlindungan Anak 2017.

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) 2015 disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai rujukan untuk menyusun rencana kerja dan program untuk mencapai kesejahteraan anak dalam Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pembangunan Perlindungan Anak 2017 di Yogyakarta pada 15-17 November 2017. IKKA menggambarkan secara komposit mengenai bagaimana perkembangan pembangunan anak dari masa ke masa dan dari perbandingan lokasi ke lokasi secara nasional.

Pribudiarta juga mengapresiasi koordinasi dan upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam membentuk model dan program perlindungan anak. Menurut Pribudiarta yang paling penting dalan kegiatan Rakortek ini adalah bagaimana hadil rekomendasi yang telah disepakati dapat dilaksanakan di daerah masing-masing. Adapu hasil rekomendasi Rakortek Pembangunan Perlindungan Anak 2017 sebagai berikut:

1. Pencegahan yang lebih efektif dan komprehensif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, diantaranya melalui kampanye yang massive tentang perlindungan anak dan sosialisasi Konvensi Hak Anak  (KHA) dan UU Perlindungan Anak, Pelatihan, Pengembangan Model Perlindungan Anak melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

2. Advokasi untuk peningkatan peran pemangku kepentingan sebagaimana mandat Undang - undang Pemerintahan Daerah tentang pembagian kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan kelembagaan perlindungan anak agar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) mendapatkan berbagai layanan perlindungan khusus.

4. Meningkatkan peran Lembaga Pelayanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terintegrasi dengan berbagai layanan-layanan perlindungan anak  untuk layanan konseling  dan pendampingan bagi anak AMPK

5. Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan data perlindungan anak

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 24 Juni 2019

Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak di Tanah Papua (21)

Perempuan dan anak seharusnya ikut terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan, namun banyak di antara mereka yang masih mengalami berbagai…
Dokumen Kinerja, Jumat, 21 Juni 2019

LAKIP Inspektorat 2018 (21)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Buku, Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akunntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (17)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Program Kerja Pengawasan , Jumat, 21 Juni 2019

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (16)

Laporan Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Tahun 2018
Siaran Pers, Kamis, 20 Juni 2019

Ramah Anak, Tanggung Jawab Media dalam Produk Jurnalistik (121)

Jakarta (19/06) – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam Sosialisasi Pemberitaan Media Ramah Anak di Jakarta (19/06)