KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

LINDUNGI ANAK JALANAN DARI KEKERASAN DAN PENELANTARAN

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 28 November 2017
  • Dibaca : 262 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

LINDUNGI ANAK JALANAN DARI KEKERASAN DAN PENELANTARAN

Siaran Pers Nomor: B- 149/Set/Rokum/MP 01/11/2017

Jakarta (27/11) – Berdasarkan data Kementerian Sosial pada 2016 terdapat 33.400 anak jalanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara, jumlah anak jalanan di Jakarta juga mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu  7.600 dan juga dengan kota-kota besar lainnya (Sumber : Tempo.co, Minggu, 27 November 2016).

Menyikapi fakta tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan United States Department Of Justice – International Criminal  Investigative Training Assistance Program (USDOJ/ICITAP) – Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, dan Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) mengadakan kegiatan penyadartahuan tentang komunitas anak jalanan untuk menghindari adanya korban dari isu/kejahatan sosial. Anak-anak jalanan rentan berhadapan dengan berbagai masalah sosial, seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, dan pornografi anak. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di tingkat nasional mencapai 15 % dari 2.636 kasus pada 2012 meningkat menjadi 3,039 pada 2014. Jakarta adalah kota dengan angka tertinggi untuk kasus kekerasan seksual bagi anak jalanan. Dengan kata lain, kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak banyak dilaporkan dari Jakarta.

Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan fakta tersebut menguatkan bahwa anak jalanan merupakan kelompok sosial yang memerlukan perlindungan khusus karena mereka tinggal di lingkungan yang berpotensi terjadinya kekerasan dan penelantaran. “Tingginya angka anak jalanan akibat putus sekolah di Indonesia dapat berakibat fatal untuk perkembangan negara ini karena anak merupakan generasi penerus bangsa, dengan membentuk generasi kuat maka secara otomatis akan memperkuat Indonesia. Kementerian PPPA bersama Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya telah berupaya menekan angka anak putus sekolah dengan membangun sekaligus mengimplementasikan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak tahun 2016-2020 dalam mengembangkan sistem perlindungan anak, memastikan sistem berjalan dengan baik, dengan hasil akhir terwujudnya kota layak anak, desa layak anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Selain itu meningkatkan peran keluarga serta masyarakat sekitar melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ditingkat masyarakat kecil seperti RT, RW, Kelurahan dan Desa dalam meningkatkan sensitifitas masyarakat terkait perlindungan dan pengasuhan yang baik bagi anak, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penguatan kemampuan hidup anak (life skill) melalui sekolah dan menyadari bahwa tempat anak seharusnya di bangku sekolah bukan di jalanan,” Tegas Pribudiarta.

Pribudiata mengingatkan bahwa seluruh anak harus mendapatkan hak-haknya baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta mendapat pengasuhan yang baik agar telindungi dari segala bentuk kekerasan. Selain itu hak dasar anak juga harus terpenuhi diantaranya mempunyai akta kelahiran sebagai syarat dalam mendapatkan pendidikan dengan bersekolah. Melindungi anak dari kekerasan merupakan komitmen dan tanggungjawab bersama mulai dari orang tua, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah, baik dalam pencegahan maupun penanganan dengan meningkatkan kesadaran untuk memenuhi hak-hak anak. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat mengenal, mengerti sekaligus memahami segala bentuk kekerasan yang mengancam disekitarnya baik kekerasan seksual, fisik, psikis, bahaya pornografi sekaligus meningkatkan semangat anak dalam menggapai cita-cita dengan bersekolah.

“Anak-anak, kalian harus mampu membentengi diri dengan pengetahuan, jangan mudah percaya dengan orang asing, kalian harus berani melaporkan segala bentuk kekerasan yang dialami kepada orang tua, guru, dan orang terdekat disekitar. Untuk itu mari bersama kita bangun komitmen melalui peran komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar, meningkatkan kemampuan orang tua dalam memperkuat pola pengasuhan anak demi melindungi anak dari segala bentuk kekerasan,” Tutup Pribudiarta.

 

                                                                                                                                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Berita, Jumat, 15 Desember 2017

Sesuai Undang-Undang, Kementerian Wajib Kelola Arsip dengan Benar (56)

Jakarta – Kementerian dan Lembaga harus bisa mengelola arsip secara baik. Tujuannya selain agar mengelola arsip secara tertib, efektif dan…
Siaran Pers, Jumat, 15 Desember 2017

Imunisasi Efektif Cegah Difteri (59)

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sampai dengan November 2017, ada 95 Kab/kota dari 20 provinsi melaporkan kasus Difteri. Sementara pada…
Siaran Pers, Kamis, 14 Desember 2017

SEKOLAH PEREMPUAN WAROPEN HADIR UNTUK BERDAYAKAN PEREMPUAN PAPUA (95)

Waropen (13/12) Sekolah Perempuan hadir sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan di Papua.…
Siaran Pers, Rabu, 13 Desember 2017

INDONESIA DAN FIJI SEPAKAT TINGKATKAN KEMAJUAN PEREMPUAN DAN ANAK (180)

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani pada 18 Desember 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)…
E - Book, Selasa, 12 Desember 2017

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kab-Kota 2015 (23)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kab-Kota 2015