KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

CEGAH EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI DESTINASI WISATA, KPPPA LATIH MULTIPIHAK DI NIAS SELATAN

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 18 Desember 2017
  • Dibaca : 617 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

CEGAH EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI DESTINASI WISATA, KPPPA LATIH MULTIPIHAK DI NIAS SELATAN

Siaran Pers Nomor: B- 165/Set/Rokum/MP 01/012/2017

 

Nias Selatan (16/12) - Nias Selatan yang terkenal akan tujuan wisata selancar dan lompat batu menjadi tujuan program pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Destinasi Wisata (15-16/12/2017) yang diselenggarakan oleh Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia bekerjasama dengan PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak)  melalui kantor cabang Nias dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Nias Selatan.

Pelatihan yang diawali hari pertama dengan FGD (Focus Group Discussion) serta sosialisasi tentang ESA (Eksploitasi Seksual Anak) di tempat-tempat tujuan wisata tersebut, melibatkan peserta dari berbagai sektor di Nias Selatan, yakni unsur pemerintah di bidang terkait, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, DP2KBP3A, perwakilan guru dan Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan dan anak, aparat penegak hukum, serta NGO dan media.

Dalam sambutannya, Bupati Nias Selatan yang diwakili oleh Asisten III Drs. Setiaro Waruwu pada pembukaan sosialisasi tersebut mengatakan bahwa sangat dibutuhkan sikap kepedulian masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah untuk menjaga anak-anak dari tindakan eksploitasi seksual komersial anak sehingga dapat mencegah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi anak di Nias Selatan.

“Banyak wisatawan yang sengaja datang ke Nias Selatan bukan hanya untuk berlibur namun juga mencari jasa dan layanan dari anak-anak untuk memuaskan hasrat seksualnya ”, ujarnya.

“Anak-anak sangat rentan terhadap perilaku yang dibawa oleh wisatawan. Kami sangat mendukung penuh kegiatan kementerian yang dilaksanakan hari ini serta berharap dinas terkait dapat mencanangkan program untuk menindaklanjuti kegiatan hari ini demi terwujudnya program nasional perlindungan anak.” Imbuh Setiaro.

Hal senada disampaikan oleh Kabid Perlindungan Anak Korban Eksploitasi KPPPA Dra. Anisah M.Si bahwa rangkaian kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari perwujudan program nasional Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Kami mengajak Bapak Bupati Nias Selatan untuk berkomitmen bersama-sama melindungi anak dan mendeklarasikan Kabupaten/Kota Layak Anak di Nias Selatan. Memastikan apakah setiap regulasi dan kebijakan daerah yang ada di destinasi wisata telah berpihak pada anak. Diharapkan setelah kegiatan ini, Bappeda dapat menganggarkan dana perlindungan anak yang terintegrasi dengan program nasional.” Ungkapnya.

Dari pendampingan yang pernah dilakukan oleh PKPA Nias sendiri bahwa di Nias Selatan, kasus eksploitasi seksual komersial anak ada terjadi dan melibatkan pelaku wisatawan dari mancanegara.

“Kasus tersebut melibatkan seorang anak perempuan SMA (17 tahun) yang bekerja di sebuah rumah penginapan di tempat wisata daerah Sorake. Pekerjaannya untuk bersih-bersih memberikan peluang yang sangat besar bagi si anak untuk berinteraksi langsung dengan wisatawan. Dari kronologis kejadian yang ada dapat disimpulkan bahwa si anak perempuan ini pada faktanya adalah salah satu contoh kasus ESA serta bentuk perdagangan manusia yang terjadi di destinasi wisata.” Beber Chairidani Purnamawati Manajer PKPA Kantor Cabang Nias.

Di sisi lain, dari pemaparan Koordinator Nasional ECPAT Indonesia Dr. Ahmad Sofian, S.H., MA menjelaskan bahwa ESA atau ESKA (Ekspolitasi Seksual Komersial Anak) adalah  suatu jenis kejahatan baru, sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, diantaranya pelanggaran berupa : kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhanaya, anak yang diperlakukan sebagai objek seksual komersial adalah perwujudan dari praktek kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak, sebab tak jarang anak-anak dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.

Sedangkan definisi eksploitasi seksual komersial anak menurut ILO (2008 : 12) mencakup hal-hal berikut :

  1. Pemakaian anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung di tempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel dan restoran
  2. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak, termasuk pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/swasta).

Bentuk-bentuk ESKA dimaksud berupa prostitusi anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan perkawinan anak serta perdagangan anak untuk tujuan seksual.

“Pelatihan ini berbicara tentang ESKA yang terjadi di daerah wisata sehingga adanya istilah pariwisata seks anak (PSA). Ada banyak faktor penyebab wisata seks anak di antaranya kemiskinan, korupsi, tunawisma, pendidikan rendah, hutang keluarga, hancurnya keluarga.” Terang Sofian.

“Diperlukan komitmen dan tanggung jawab semua pihak serta identifikasi kekuatan dan potensi internal dan eksternal daerah tujuan wisata untuk menangkis ESKA di tempat-tempat wisata di Nias Selatan.” Tambah Andy Ardian, fasilitator pada pelatihan tersebut.

Di akhir sesi pada hari kedua, seluruh partisipan diminta untuk membuat rencana tindak lanjut dalam pencegahan dan penanggulangan ESKA di tempat-tempat wisata yang ada di Nias Selatan.

“Kita harus tetap dukung anak-anak untuk menggapai cita-cita mereka. Kami memberikan dukungan biaya penuh bagi keberlangsungan sekolah beberapa anak di Nias Selatan, juga mengadakan kegiatan kursus dan bimbingan belajar secara gratis. Berharap hal ini dapat menjadi bagian dari pencegahan ESA di destinasi wisata di Nias Selatan.” Ujar Ratna Dewi Tjioe, seorang peserta pelatihan yang adalah pemilik Kabunohi Hotel di daerah wisata di Nias Selatan.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Pengumuman, Selasa, 23 Oktober 2018

HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMEN PPPA TAHUN 2018 (52)

Berdasarkan hasil seleksi administrasi, assessment, penulisan makalah, presentasi,  wawancara, penelusuran rekam jejak dan persyaratan lainnya, bagi pelamar calon Pimpinan Tinggi…
CPNS Kemen PPPA, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (5553)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Pengumuman, Selasa, 23 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (13381)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

WUJUDKAN DUNIA BEBAS PERDAGANGAN ORANG (514)

Wina (18/10) - Perdagangan orang adalah kejahatan keji yang merendahkan martabat manusia serta menghambat orang untuk menikmati kehidupan yang damai…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

PERHATIAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK TANAH PAPUA (149)

Manokwari (18/10) – Usai melakukan dialog dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas, Menteri Yohana kemudian meninjau pelatihan ibu-ibu…