SANKSI TEGAS PELAKU VIDEO PORNO ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 15 Januari 2018
  • Dibaca : 2614 Kali
...

KEMENTERIANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

SANKSI TEGAS PELAKU VIDEO PORNO ANAK

Siaran Pers Nomor: B- 004/Set/Rokum/MP 01/01/2018

 

Bandung (15/1) – Menindaklanjuti kasus beredarnya video porno anak dengan perempuan dewasa di Bandung beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise meminta agar para pelaku dapat diberi sanksi tegas yaitu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, karena telah menjadikan anak sebagai korban eksploitasi dan menghancurkan masa depan mereka.

“Kasus seperti ini bisa terjadi dimana dan kapan saja di Indonesia. Saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus waspada terhadap segala bentuk kejahatan yang mengancam anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Terkait kasus ini saya mendorong aparat penegak hukum untuk memberi sanksi tegas bagi pelaku, tidak hanya dijerat dengan UU ITE dan UU Pornografi, namun juga UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Saya setuju pemberian hukuman kebiri bagi pelaku, namun tidak diberikan secara langsung melainkan menjalani pidana pokok terlebih dahulu sebagai salah satu program rehabilitas sosial,” tegas Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam Rapat Koordinasi bersama Kapolda Jawa Barat terkait tindak lanjut Kasus Video Porno Anak di Bandung.

Menteri Yohana juga mengungkapkan langkah yang akan dilakukan Kementerian PPPA yaitu dengan mengirim surat kepada pihak Kedutaan Besar Kanada dan Rusia mengingat adanya indikasi keterlibatan jaringan internasional dari kedua negara dalam kasus tersebut. Selain itu, koordinasi lebih lanjut dengan Bareskrim Polri untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami tidak dapat bergerak sendiri dalam melindungi anak-anak dari segala macam bentuk kekerasan, perlu sinergi bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota maupun Provinsi untuk melibatkan peran masyarakat melalui gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, serta melakukan promosi-promosi preventif dalam keluarga, ” ungkap Menteri Yohana.

Dalam rapat koordinasi hari ini Menteri Yohana mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat (Polda Jabar), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPPA) dalam mengungkap dan menangani kasus tersebut. Menteri Yohana juga menemui para pelaku, beliau mengecam serta menanyakan alasan pelaku melakukan tindakan kejahatan tersebut.

“Faktor ekonomi menjadi alasan utama para pelaku  melakukan kejahatan, hal ini tentu saja tidak dapat diterima dan akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menghentikan sekaligus mencegah terjadinya kasus serupa, dengan fokus pada isu utama Kementerian PPPA yaitu 3ENDS, Akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan,” ungkap Menteri Yohana.

Sebelumnya, Menteri Yohana mengunjungi anak-anak korban di P2TP2A untuk mengetahui kondisi mereka, selain bernyanyi bersama dengan para korban yang kondisinya lebih baik, Menteri Yohana juga berdialog dengan psikolog untuk mengetahui perkembangan pemulihan kondisi korban, serta mempersiapkan anak-anak agar dapat kembali bersekolah, dekat dengan keluarga, bermain dan berkreatif sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Jika sudah benar-benar pulih maka anak-anak akan dikembalikan kepada pihak keluarga, dengan pendampingan pemerintah daerah yaitu Dinas PPPA bersama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (29)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (33)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (42)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (401)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (108)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…