KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Komitmen Perkuat Perlindungan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 29 Januari 2018
  • Dibaca : 1168 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Komitmen Perkuat Perlindungan Anak

Siaran Pers Nomor: B- 011/Set/Rokum/MP 01/01/2018

Sulawesi Selatan (27/01) –  Sejumlah 11 Kabupaten dan Kota di provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjalankan program Kota Layak Anak (KLA). Menteri PPPA Yohana mengapresiasi langkah 11 Kabupaten/Kota tersebut, dan diharapkan dapat menjadi momentum yang baik agar daerah lain di Sulawesi Selatan dapat terpacu melakukan hal yang sama.

"KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak dengan merujuk pada 24 indikator yang harus dicapai. Untuk menyukseskan program ini bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan kepedulian dan upaya bersama semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat hingga Daerah, Aparat Penegak Hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, akademisi, media, dunia usaha dan seluruh warga masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan target Indonesia Layak Anak di 2030,” tegas Menteri Yohana.

Sulawesi Selatan memiliki total 24 kabupaten/kota. Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menginisiasi KLA. Sementara untuk skala nasional, KLA telah dilakukan oleh 349 kabupaten/kota. 11 kabupaten/kota yang berkomitmen menjalankan KLA diantaranya Kabupaten Takalar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara.

Setelah itu, masih dalam rangkaian kunjungan kerja hari ini Menteri Yohana melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi SD Angkasa III Mandai Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencanangkan  Sekolah Ramah Anak sekaligus berbincang bersama anak-anak. Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua DPRD Maros Chaidir Syam.

"Dalam mewujudkan sekolah ramah anak tidak hanya sekedar memberi perlindungan, tapi juga bagaimana anak dapat memperoleh hak-haknya di lingkungan sekolah. Seperti penyediaan toilet wanita dan pria yang terpisah, tidak terjadi bullying antara guru dengan anak ataupun sesama anak-anak, adanya kantin dan makanan sehat, dan ruang ibadah untuk agama masing-masing. Kami selaku pihak legislatif akan mendukung program pemerintah yang sifatnya positif dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat, baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi regulasi," ungkap Ketua DPRD Maros Chaidir Syam.

Menutup kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan, Menteri Yohana bersama Kepala Dinas PPPA menuju ke Puskesmas Turikale Kabupaten Maros untuk mencanangkan Puskesmas Ramah Anak (PRA).

"Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya anak-anak, Puskesmas Ramah Anak menyediakan fasilitas yang ramah anak, misalnya dengan memisahkan ruang tunggu anak yang sakit dan sehat dengan ruang tunggu orang dewasa, menyediakan taman bermain dan bacaan dimana anak-anak bebas bermain dan membaca sejumlah buku yang tersedia di dalam ruangan." tutup Menteri Yohana.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (179)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (262)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (231)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (4898)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…
Siaran Pers, Kamis, 10 Januari 2019

ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL (223)

Jakarta (09/1) – Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama…