KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERANGI ANGKA PERKAWINAN ANAK, SULBAR SIAP INISIASI KLA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 13 April 2018
  • Dibaca : 403 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

PERANGI ANGKA PERKAWINAN ANAK, SULBAR SIAP INISIASI KLA

Siaran Pers Nomor: B-41/Set/Rokum/MP 01/04/2018

 

Mamuju (13/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali menambah deretan wilayah yang telah diinisiasi untuk menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak. Kali ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi barat diresmikan sebagai bagian dari 386 Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak yang telah dibentuk.

“Meski di tahun 2016 BPS mencatat Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan rata-rata perkawinan anak tertinggi se-Indonesia, namun hal tersebut justru dijadikan tantangan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peresmian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak hari ini, merupakan misi pemerintah daerah Sulawesi Barat untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi Layak Anak atau PROVILA”, tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sebuah Kabupaten/Kota akan dikatakan layan anak jika telah memenuhi 24 indikator, yang mencerminkan 5 (lima) klaster hak anak.

“Pemenuhan hak sipil dan kebebasan hak anak; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus adalah 5 kluster hak anak yang wajib kita penuhi dalam mewujudkan KLA. Saya optimis Provinsi Sulawesi Barat pasti akan terus mengedepankan pembangunan yang memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, ungkap Menteri Yohana.

KLA akan berhasil jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung, yaitu: pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, Legislatif, Penegak Hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh warga masyarakat; tanpa terkecuali.

                “Jika seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mampu menjadi layak anak, maka bukan hal yang mustahil Indonesia dapat meraih cita-cita untuk menjadi Indonesia Layak Anak atau IDOLA di tahun 2030. Untuk itu saya sangat mengapresiasi pemangku kepentingan serta seluruh stakeholders terkait, termasuk anak-anak yang hadir dalam pencanangan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat menuju Layak Anak hari ini, sebagai wujud dari langkah kecil yang kita bangun untuk menyiapkan langkah besar untuk mengukuhkan Sulawesi Barat menjadi Provinsi Layak Anak di kemudian hari”, pungkas Menteri Yohana.

 

                                     PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                    e-mail : publikasikpppa@gmail.com

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (179)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (262)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (231)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (4898)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…
Siaran Pers, Kamis, 10 Januari 2019

ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL (223)

Jakarta (09/1) – Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama…