KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEMEN PPPA RANGKUL PESANTREN DISKUSIKAN SUNAT PEREMPUAN

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 03 Mei 2018
  • Dibaca : 728 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

KEMEN PPPA RANGKUL PESANTREN DISKUSIKAN SUNAT PEREMPUAN

 

Siaran Pers Nomor: B-058/Set/Rokum/MP 01/05/2018

 

Bogor (2/5) – Sunat perempuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan sampai saat ini masih marak dilakukan di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh UNICEF pada 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-3 setelah Mesir dan Etiopia sebagai negara yang paling banyak melakukan sunat perempuan. Perintah agama menjadi alasan terbesar bagi kalangan yang masih melakukan sunat perempuan diikuti dengan tradisi masyarakat, sanksi sosial, tradisi keluarga, kesehatan, dll.

 

Sebagai upaya untuk menghilangkan praktik sunat perempuan di masyarakat Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat bekerjasama dengan UNFPA Indonesia mengadakan kegiatan Musyawaroh Ulama Pesantren; Mendialogkan Praktik Sunat Perempuan di Indonesia.

 

Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kemen PPPA, Maydian Werdiastuti menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan untuk mencari titik temu pemahaman terkait permasalahan sunat perempuan antara pemerintah dan lembaga pesantren. “Peran tokoh agama, yakni kalangan pesantren sangat strategis mengingat isu sunat perempuan sangat terkait erat dengan interpretasi ajaran agama, terutama agama Islam. Selain itu, pesantren juga memiliki akses dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat akar rumput Indonesia,” tutur Maydian di Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/5).

 

Guru Besar UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terlepas dari pro dan kontra isu ini, tentunya perlu komitmen bersama untuk mencari solusi cara meminimalisasi ekses negatif sunat perempuan. “Negara tentu saja tidak dapat mengatakan secara langsung tentang pelarangan sunat perempuan dan memang harus dicari bagaimana advokasi yang efektif ke masyarakat terkait hal ini,” kata Nasaruddin.

 

Sementara itu, wakil dari Pesantren Annur Yogyakarta, Moh. Rumayzijat mengatakan perlu adanya informasi yang jelas mengenai dampak negatif sunat perempuan, baik dari sisi kesehatan maupun mental untuk bisa disampaikan ke masyarakat karena memang ada perdebatan di kalangan tokoh agama, terkait hukum sunat perempuan.

 

Disampaikan secara terpisah, Dosen UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta yang merupakan salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, Atiyatul Ulya mengatakan pihaknya telah melakukan telaah terkait sunat perempuan dan menemukan bahwa hadist yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan sunat perempuan tergolong dho’if atau lemah sehingga segala aksi yang mendasarkan pada hadist ini menjadi lemah dan tidak menjadi perlu untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 50 orang perwakilan pesantren dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

 

 

  PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                                                    email: publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                        www.kemenpppa.go.id

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (179)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (262)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (231)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (4898)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…
Siaran Pers, Kamis, 10 Januari 2019

ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL (223)

Jakarta (09/1) – Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama…