KUATKAN PERAN POLITIK PEREMPUAN SEJAK BANGKU KULIAH

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 03 Mei 2018
  • Dibaca : 682 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

KUATKAN PERAN POLITIK PEREMPUAN SEJAK BANGKU KULIAH

Siaran Pers Nomor: B- 059/Set/Rokum/MP 01/05/2018

 

Merauke (03/05) - Setidaknya masih ada 11 provinsi di Indonesia yang belum memiliki keterwakilan politik perempuan. Dimana 58 persen dari Provinsi yang memiliki representasi keterwakilan politik perempuan, berada di kategori rendah. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota dari 199 kabupaten/kota yang memiliki keterwakilan politik perempuan, hanya 25 kabupaten/kota yang sudah mencapai representase 30% atau lebih.

"Hal ini menjadi ironis,mengingat potensi kaum perempuan di Indonesia justru semakin progresif ketika pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif atau regulasi yang mendorong keterwakilan perempuan. Namun kembali lagi kaum perempuan dirugikan dengan adanya kondisi pola pencapaian suara yang tidak konsisten karena penerapan kebijakan afirmatif yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia. Selain itu masih banyak pula Undang-Undang, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang bias gender, juga menjadi sorotan ketika kebijakan afirmatif di berlakukan", ungkap Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kala mengisi materi Seminar Nasional "Perempuan dalam Dinamika Kehidupan Politik dan Pembangunan" di Universitas Musamus - Merauke.

Pribudiarta pun menambahkan kendala kaum perempuan untuk mencapai keterwakilan politik tidak hanya dari segi regulasi saja melainkan segi non-regulasi. Masih kentalnya budaya partriarki lagi-lagi membatasi ruang gerak kaum perempuan di ranah publik.

"Isu keterwakilan politik perempuan ini bukan hanya sebatas pada peningkatan jumlah kursi melalui rekayasa elektoral, melainkan juga pada praktek representasinya yang diharapkan membawa perubahan pada kebijakan publik. Setidaknya kaum perempuan mampu membawa perubahan dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender ketika berada dalam posisi pengambilan keputusan", terang Pribudiarta.

Ketika perempuan berada di dunia politik, ia tidak hanya mewakili dirinya tetapi juga mewakili kaum rentan lainnya. Banyak misi-misi sosial dan humanis yang melekat pada dirinya dan menunggu untuk diperjuangkan. "Untuk itu saya hadir disini untuk memotivasi seluruh kaum perempuan Merauke, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di bidang politik untuk terus maju dan berani menyuarakan haknya. Kalian lah cikal bakal keberhasilan keterwakilan politik perempuan di Indonesia, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas.  Civitas akademika mempunyai kewajiban juga untuk mendorong kualitas perempuan dalan pengambilan keputusan sampai di tingkat perencanaan desa. Maju terus perempuan Indonesia", tutup Pribudiarta.

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                           e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 22 April 2019

HARI KARTINI: SEMUA SETARA DI ERA 4.0 (143)

Jakarta (21/04) - Revolusi Industri (RI) 4.0 menyediakan kemudahan dan ketidakterbatasan akses terhadap apapun. Hal ini harus bisa dimanfaatkan sebagai…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (224)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (132)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (702)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (687)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…