KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

MEMBUKA ASA MENUJU SEJAHTERA

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 03 Mei 2018
  • Dibaca : 1116 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

MEMBUKA ASA MENUJU SEJAHTERA

Siaran Pers Nomor: B-060/Set/Rokum/MP 01/05/2018

 

Yogyakarta (3/5) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki program prioritas, yakni Three Ends. Program Three Ends ini bertujuan untuk mengakhiri permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak, yakni (1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;  (2) Akhiri perdagangan orang; dan (3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.

Guna mewujudkan tujuan ketiga program three ends, yakni mengakhiri ketidakdilan akses ekonomi terhadap perempuan, Kemen PPPA sejak 2016 telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui pengembangan Pelaku Industri Rumahan atau IR. Industri Rumahan (IR) yaitu suatu industri skala mikro, umumnya memanfaatkan atau  menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus ataupun sebagai kerja paruh waktu.

“Jumlah perempuan separuh dari penduduk Indonesia. Kami melihat perempuan memiliki potensi yang besar. Sebagian dari mereka mungkin ingin berusaha tetapi tidak tahu caranya. Oleh karena itu, Kemen PPPA menginisiasi program IR guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Kami yakin jika perempuan diberikan akses / peluang, maka mereka bisa memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bangsa Indonesia. Beberapa kabupaten yang sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yakni Kabupaten Rembang, Kendal, dan Wonosobo. Proses IR cukup panjang, dari mulai pengolahan bahan baku, pengemasan, distribusi, hingga branding image. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder,”  tutur  Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni ketika membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Industri Rumahan di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2017 di Yogyakarta, Kamis (2/5).

Agustina menambahkan upaya peningkatan IR juga merupakan upaya untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi perempuan masuk pada pekerjaan sebagai buruh migran tanpa persiapan yang cukup. Pemerintah Pusat melalui Kemen PPPA telah mengeluarkan kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan. Kebijakan nasional tersebut dalam rangka mengurangi pengangguran, khususnya pada kelompok perempuan karena mereka kerap memiliki keterbatasan akses ekonomi di industri besar yang berada di luar rumah.

Sebagian besar keluarga di Indonesia hidup dari usaha ekonomi. Dari lebih dari 55 juta pelaku usaha ekonomi, 98 persen adalah usaha mikro dan dari semua usaha mikro, 50-60 persennya dilakukan oleh perempuan. Ini merupakan jumlah yang sangat besar karena lebih dari 110 juta orang hidupnya mengandalkan hasil dari usaha mikro. Jumlah yang besar ini juga menyumbang pada lebih dari 32 persen Product Domestic Bruto (PDB). Usaha mikro yang dilakukan oleh perempuan ini punya kelebihan karena dilakukan di rumah, maka para ibu pelaku IR masih dapat menjalankan peran domestiknya dalam kegiatan rumah tangga sebagai bagian dari kegiatan keluarga sehari-hari.

Kegiatan pengembangan IR ini sudah berlangsung selama 3 tahun, mulai 2016 sampai 2018 yang dilaksanakan di 14 kabupaten/kota. Selama 2016 lalu, Kemen PPPA sudah memberikan fasilitas penunjang kemajuan usaha industri rumahan tersebut dengan memberikan bantuan berupa alat-alat produksi dan peningkatan kualitas produk dengan memberikan fasilitas pelatihan dan pendampingan. Pada 2017, jumlah kabupaten dan kota menjadi 21 karena ada tambahan 7 kabupaten baru. Tiap kabupaten/kota menetapkan sendiri desa/kelurahan/nagari sebagai lokasi percontohan kegiatan pengembangan pelaku IR. 

“Saya berharap kegiatan evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan replikasi IR dan penyusunan policy brief untuk review kebijakan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi. Selain itu, ke depan semoga program IR dapat dilaksanakan, direplikasi, dan disinergikan dengan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tutup Agustina Erni.

                                           

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Pengumuman, Selasa, 23 Oktober 2018

HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMEN PPPA TAHUN 2018 (256)

Berdasarkan hasil seleksi administrasi, assessment, penulisan makalah, presentasi,  wawancara, penelusuran rekam jejak dan persyaratan lainnya, bagi pelamar calon Pimpinan Tinggi…
CPNS Kemen PPPA, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (5960)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Pengumuman, Selasa, 23 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (13625)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

WUJUDKAN DUNIA BEBAS PERDAGANGAN ORANG (525)

Wina (18/10) - Perdagangan orang adalah kejahatan keji yang merendahkan martabat manusia serta menghambat orang untuk menikmati kehidupan yang damai…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

PERHATIAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK TANAH PAPUA (153)

Manokwari (18/10) – Usai melakukan dialog dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas, Menteri Yohana kemudian meninjau pelatihan ibu-ibu…