KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA KAWAL ISU KESETARAAN GENDER DALAM PERUBAHAN IKLIM

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 03 Mei 2018
  • Dibaca : 692 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

INDONESIA KAWAL ISU KESETARAAN GENDER DALAM PERUBAHAN IKLIM

Siaran Pers Nomor: B-061/Set/Rokum/MP 01/05/2018

 

Bonn (3/5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali mengawal aspek kesetaraan gender pada perubahan ilkim dalam Bonn Climate Change Conference yang diselenggarakan pada tanggal 30 April – 10 Mei 2018 di Bonn, Jerman. Bonn Climate Change Conference merupakan tindak lanjut dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer melalui pembatasan emisi carbon dan menjaga kenaikan temperatur bumi dibawah 1.5 derajat celcius.

UNFCCC pertama kali diadopsi pada tahun 1992 di New York. Sejak tahun 1995, dilakukan pertemuan setiap tahun dalam konferensi penandatangan (COP) untuk menilai kemajuan perubahan iklim.

Pada tahun 2015, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi strategi dan prioritas dlm aksi perubahan iklim yang diadopsi dalam Deklarasi Paris dan kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement.

“Pada Tahun 2017, COP ke 23 menetapkan Rencana Aksi Gender tahun 2017 - 2019. Salah satu amanat COP23 tahun 2017 bahwa setiap negara melaporkan perkembangan terkini di tingkat nasional tentang pengarusutamaan gender (PUG). Dengan demikian, isu perempuan dan anak dapat secara inklusif menjadi salah satu prioritas dalam perubahan iklim, sebagai kelompok rentan yang memiliki potensi untuk memperkecil dampak negatif dari perubahan iklim,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian PPPA, Valentina Gintings.

UNFCCC tidak menetapkan batas emisi gas rumah kaca yang mengikat terhadap setiap negara dan tidak mencantumkan mekanisme penegakan hukum, namun menentukan bagaimana perjanjian internasional tertentu (protokol) dapat mengatur batas gas rumah kaca yang benar-benar mengikat.

 Kementerian PPPA sebenarnya telah mengawal isu kesetaraan gender dalam perubahan iklim sejak tahun 2007 hingga saat ini. “Tahun 2007 pada COP7 di Bali, Kementerian PPPA mulai mengawali mengangkat isu gender dan perubahan iklim melalui workshop. Selanjutnya pada COP17, Kementerian PPPA selalu mengawal pengintegrasian gender di UNFCCC secara umum maupun pada kebijakan iklim nasional dalam negosiasi Subsidiary Bodies of Implementation (SBI). Akhirnya pada tahun 2014, saat penyelenggaran COP20, untuk pertama kalinya disepakati sebuah rencana kerja gender untuk periode 2015 - 2016. Pada puncaknya, aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu arah kebijakan dalam deklarasi Paris 2015 yang menjadi landasan utama kebijakan global untuk menurunkan emisi karbon dan dampak perubahan iklim di tingkat nasional, regional dan global,” tutup Valentina.

 

      

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                                                    email: publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                        www.kemenpppa.go.id

 

                           

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (181)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (262)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (231)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (4900)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…
Siaran Pers, Kamis, 10 Januari 2019

ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL (224)

Jakarta (09/1) – Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama…