KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BANGUN SINERGI GUNA PERKUAT PROGRAM INDUSTRI RUMAHAN

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 04 Mei 2018
  • Dibaca : 352 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

BANGUN SINERGI GUNA PERKUAT PROGRAM INDUSTRI RUMAHAN

Siaran Pers Nomor: B-063/Set/Rokum/MP 01/05/2018

Yogyakarta (4/5) – Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Industri Rumahan (IR) Tahun 2018 yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) hari ini masih berlangsung di Yogyakarta. Kegiatan diisi dengan paparan narasumber dari sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan diskusi kelompok per provinsi untuk penyusunan rekomendasi perubahan replikasi model pengembangan IR dengan metode dialog warga.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kemen PPPA, Eko Novi Ariyanti menjelaskan terkait Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan akan dilakukan  revisi sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Pelaksanaan  piloting IR telah dilakukan di 16 Provinsi, 21 Kabupaten/Kota, 27 Kecamatan, 46 Desa/Kelurahan, dan menyasar 3764 pelaku usaha sejak 2016 – 2018. Mengingat Permen PPPA tentang Industri Rumahan ini belum mengakomodir kewenangan pemerintah pusat dan daerah, maka dilakukan review melalui 5 (lima) jenis layanan, yakni memberikan informasi terhadap sumber daya usaha ekonomi produktif, pendidikan dan pelatihan, pemberian sarana prasarana/pelatihan, pendampingan, dan pemasaran. Semua kami lakukan dengan harapan pengembangan IR dapat direplikasi dan berkelanjutan di daerah, serta kesenjangan ekonomi pelaku ekonomi perempuan berkurang 50% melalui pelaksanaan pengembangan IR,” tegas Eko Novi.

Terkait pemanfaatan dana desa bagi pengembangan IR, Kasubdit Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa mengatakan saat ini desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk mengelola dana desa. Dana desa harusnya berputar di desa tersebut. Pemanfaatan dana desa sepanjang tahun 2015, 2016, dan 2017 masih banyak digunakan atau dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pelaksanaan pembangunan desa dan sarana/prasarana desa, bukan pada sektor pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal. “Pendanaan program IR bisa menggunakan dana desa jika sudah masuk dalam kebijakan prioritas penggunaan/produk unggulan dana desa tersebut, misalnya IR yang dikelola kelompok perempuan dan pemasarannya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)/Bumdesa Bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan program pengembangan IR Terpadu,” tutur Bito.    

Sementara itu, Kasubdit Usaha Nelayan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Novia Tri Rahmawati memaparkan pengalaman integrasi pemberdayaan ekonomi perempuan di wiayah pesisir bersama dengan Kemen PPPA. “Skala usaha nelayan belum efisien dan produktif, usaha nelayan sangat dipengaruhi faktor alam, seperti musim sehingga hasil produksi tidak konsisten, dan sifat nelayan yang cenderung konsumtif menjadi latar belakang kami menginisiasi kesepakatan bersama dengan Kemen PPPA tentang peningkatan efektivitas pengarusutamaan gender di bidang kelautan dan perikanan. Model pengembangan IR sudah dilakukan di Kab. Natuna, Kepulauan Riau sejak 2017 lalu. 3 (tiga) hal kebijakan kami untuk mendukung program IR, yakni (1) Mengembangkan usaha dan pemberdayaan nelayan; (2) Meningkatkan pengelolaan, skala, dan kemandirian usaha; dan (3) Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penganekaragaman usaha. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan, diantaranya diversifikasi pengembangan usaha, mata pencaharian alternatif, dan fasilitasi akses pendanaan nelayan. Pada 2018, kami dan Kemen PPPA akan menyasar program IR di 6 kabupaten/kota, yakni Kab. Bangka Tengah, Kab. Rembang, Kab. Kendal, Kab. Lampung Timur, Kab. Natuna, dan Kota Ternate untuk kurang lebih 600 perempuan nelayan,” ungkap Novia. 

Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Halomoan Tamba memaparkan peran Kementerian KUKM dalam penguatan ekonomi perempuan. “Semua program kami sudah berbasis gender mainstreaming. Khusus program IR, kami sudah melakukan intervensi dalam sektor pembiayaan, sumber daya manusia, restrukturisasi usaha, produksi hingga pemasaran. Sejumlah program yang telah kami laksanakan, diantaranya perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi dan standarisasi produk KUKM (HaKI), Kredit Ultra Mikro (KUMi), fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), bantuan hukum koperasi bagi usaha mikro kecil, fasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan, dan fasilitasi penyediaan dana bergulir bagi UMKM,” imbuh Halomoan.

Menjadi narasumber terakhir,  Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wagiran menjelaskan integrasi pelaksanaan ekonomi perempuan di Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) dalam Pemberdayaan Perempuan masih menemui kendala, diantaranya K/L masih dirasakan berjalan secara parsial, maka perlu merangkul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk pemberdayaan perempuan. Beberapa hal yang harus dilakukan, yakni menentukan skala prioritas program dan kegiatan; mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan, jenis usaha, dan kemampuan masyarakat; menumbuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan K/L dan lembaga lain; serta menyelaraskan program dan kegiatan ekonomi perempuan sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi agar program IR ini bisa berjalan secara terpadu dan dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” tutup Wagiran. 

                                                             
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telp.& Fax (021) 3448510,
 e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 21 Agustus 2018

Rumah Idaman untuk Perempuan Pejuang Kehidupan (41)

“Rumahku adalah istanaku”. Begitulah kalimat yang kerap kali menggambarkan keberdaan sebuah rumah di hati pemiliknya.
Siaran Pers, Kamis, 16 Agustus 2018

PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA GEMPA LOMBOK (345)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi, melakukan penyerahan…
Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

PERHATIAN BAGI PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA (73)

Jakarta, (15/08) – Ketimpangan penguasaan lahan hutan antara yang dikuasai swasta dengan dikelola rakyat ternyata melahirkan banyak konflik agrarian. Dari…
Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

Kado Jelang Kemerdekaan untuk Puldama (74)

Senja 11 Agustus 2018 menjadi saksi sejarah di sebuah wilayah pedalaman Papua, tepatnya Distrik Puldama, Kabupaten Yahukimo.
Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

Realisasi Investasi Triwulan II - 2018 Sebesar 176,3 T, Naik 3,1 % Dibanding Triwulan II - 2017 (79)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode…