INDUSTRI RUMAHAN MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN KAUM PEREMPUAN

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 05 Mei 2018
  • Dibaca : 2176 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

INDUSTRI RUMAHAN MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN KAUM PEREMPUAN

 

Siaran Pers Nomor: B-064/Set/Rokum/MP 01/05/2018

 

Yogyakarta (5/5) – Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Industri Rumahan (IR) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sejak 3 – 5 Mei 2018 di Yogyakarta, hari ini ditutup oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DI Yogyakarta, Arida Oetami.

“Kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan yang salah satu programnya yaitu Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah kami inisiasi sejak 2009. Diawali dengan pilot project di 5 desa pada 2008 yang difasilitasi oleh Kemen PPPA, hingga kini telah berkembang menjadi 85 Desa Prima yang anggotanya adalah pelaku IR, baik IR 1, IR 2, maupun IR 3. Beberapa hal kami lakukan untuk pengembangan IR, seperti pelatihan, pendampingan, bantuan permodalan, dan menjalin kerjasama atau membangun jejaring dengan pelaku usaha yang telah berhasil untuk membina, membagikan pengalaman, memberikan masukan bagi pengembangan usaha, hingga membantu pemasaran produk pelaku IR,” tutur Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DI Yogyakarta, Arida Oetami ketika ditemui sebelum menutup Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Industri Rumahan (IR) Tahun 2018 di Yogyakarta, Sabtu (5/5).

Arida Oetami menambahkan meski mengalami kemajuan signifikan, namun kami masih menemui sejumlah kendala, diantaranya koordinasi antar stakeholder yang belum maksimal dan kesulitan mengubah mindset masyarakat, terutama pelaku IR untuk meningkatkan motivasi mengembangkan usaha mereka. “Oleh karena itu, saya berharap Program IR yang diinisiasi oleh Kemen PPPA dapat direplikasi dan dikembangkan di daerah untuk memutus mata rantai kemiskinan kaum perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ke depan, kami akan mengupayakan usaha kelompok perempuan yang ada di desa agar masuk menjadi salah satu bagian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh perempuan,” harap Arida.

Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pengembangan program IR ke depan, yaitu :

           Pusat

  1. Percepat penyusunan regulasi tentang pemberdayaan ekonomi perempuan melalui ekonomi produktif, termasuk sosialisasinya agar dapat direplikasi daerah
  2. Surat Keputusan Bersama antar Kementerian/Lembaga untuk pengembangan IR
  3. MoU Kemen PPPA dengan Kementerian Desa untuk APBDes
  4. Fasilitasi promosi hasil produksi IR melalui pameran

Daerah

  1. Regulasi daerah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan
  2. Koordinasi dan penganggaran terkait IR dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  3. Pelibatan Camat/Kades untuk tim pelaksana
  4. Bermitra dengan Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi

 

         Pendamping

  1. Training of Trainers (ToT) dan peningkatan kapasitas pendamping
  2. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) pendamping

 

                                   

                                              PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (6)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (74)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (50)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (72)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (438)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…