Menteri PP dan PA : Peningkatan Perempuan Guna Memantapkan Bonus Demografi

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 1636 Kali

PRESS RELEASE

Menteri PP dan PA : Peningkatan Perempuan Guna Memantapkan Bonus Demografi

Siaran Pers Nomor: 122/Humas KPP-PA/10/2015

Jakarta (12/10) – Bonus demografi merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab dan dipersiapkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun. Kondisi ini terjadi karena penurunan tingkat kelahiran secara konsisten dan angka harapan hidup penduduk yang terus meningkat. Kelompok usia produktif ini tentunya akan membawa dampak positif dalam memajukan bangsa dan negara apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait.

“Bonus demografi memiliki 4 prasyarat, yakni pertama, penduduk usia produktif harus berkualitas; kedua, partisipasi perempuan dalam pasar kerja harus ditingkatkan; ketiga, pemerintah harus menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja, dan ke-empat, tingkat kelahiran harus dikendalikan. Terwujudnya ke-empat prasyarat tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi. Hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga peran, dukungan, dan partisipasi dari masyarakat dan kalangan dunia usaha, terutama kaum perempuan,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise pada roundtable discussion dengan tema "Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Guna Memantapkan Pengelolaan Bonus Demografi dalam Rangka Ketahanan Nasional" di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (12/10).

Lebih jauh Menteri Yohana menuturkan, dalam menjawab tantangan bonus demografi tersebut sangat diperlukan pengembangan dan penguatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan politik untuk membangun daya saing, kualitas, dan karakter masyarakat, serta 4 aspek analisis gender, yakni dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Namun, pada kenyataannya saat ini masih terjadi ketidaksetaraan gender dalam bidang pembangunan di ketiga sektor tersebut, seperti semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah partisipasi perempuan (bidang pendidikan); Indonesia tidak mampu mencapai target MDGs dalam hal Kesehatan Ibu. Berdasarkan hasil Survei Demogafi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, terdapat kenaikan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 228 menjadi 359 per 100 ribu kelahiran (bidang kesehatan); dan menurunnya keterwakilan perempuan di parlemen dari 18,2% pada 2009 menjadi 17,3% pada 2014. Padahal, kandidat perempuan yang masuk dalam daftar pemilih mengalami peningkatan dari 33,6% menjadi 37% (bidang politik).

“Dari sisi kuantitas, potensi perempuan dalam ketenagakerjaan lebih besar dibandingkan laki-laki. Namun, potensi tersebut belum dioptimalkan peran dan partisipasinya dalam pasar kerja. Pembangunan ketenagakerjaan belum memberikan kesempatan yang sama dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, sehingga menghambat peran perempuan dalam pembangunan,” ucap Menteri Yohana.

Menteri Yohana mengatakan pemerintah akan melakukan strategi guna memberikan perlindungan, pemenuhan hak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta mengoptimalkan bonus demografi, yakni dengan (1) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berkesetaraan gender; (2) Meningkatkan peran serta seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan; (3) Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan karena perempuan memiliki banyak potensi yang harus diberi akses lebih besar dan mempermudah akses ke dunia kerja; (4) Menjadikan pelaku usaha mikro sebagai target pembangunan; (5) Memperluas dukungan untuk pendidikan dan keterampilan; (6) Membuat peraturan perundangan terkait pekerjaan di sektor informal untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi perempuan pekerja, agar mereka mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan (7) Membuat mekanisme dan sistem pengawasan terhadap diskriminasi pekerja perempuan (equal employment opportunities) untuk memberi jaminan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pekerja dan memberikan lingkungan yang nyaman bagi mereka untuk bekerja.

Foto terkait:

Menteri PP dan PA, Yohana Yembise menjadi narasumber dalam roundtable discussion dengan tema "Penguatan Peran Perempuan dalam pembangunan Guna Memantapkan Pengelolaan Bonus Demografi dalam Rangka Ketahanan Nasional" di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (12/10)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (89)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (79)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (659)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (770)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…