KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SINERGI KUAT GUNA MELINDUNGI HAK PEREMPUAN

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 08 Mei 2018
  • Dibaca : 1102 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

SINERGI KUAT GUNA MELINDUNGI HAK PEREMPUAN
Siaran Pers Nomor: B-068/Set/Rokum/MP 01/05/2018


    
Kabupaten Tangerang (8/5) – Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Barat dan Timur Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kabupaten Tangerang, Banten, hari ini diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber yang telah aktif berkontribusi dalam upaya perlindungan hak perempuan. Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan 16 Provinsi Wilayah Barat dan 11 Provinsi Wilayah Timur ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya perlindungan hak perempuan, mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan.

“Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada 2018, sebanyak 245.548 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia sepanjang 2017, salah satunya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan memiliki sejumlah agenda prioritas sepanjang 2018 guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan, diantaranya : (1) Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan (penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan reintegrasi sosial); (2) Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan; (3) Pemberdayaan perempuan lansia, disabilitas, korban bencana, dan korban konflik. Perlindungan hak perempuan merupakan kegiatan lintas sektor (cross cutting issues), dimana peran serta para pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, kepolisian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa sangat menentukan keberhasilan upaya perlindungan tersebut,” ujar Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (8/5).

Sementara itu, Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kemen PPPA, Nyimas Aliah memaparkan perempuan berpotensi besar mengalami kekerasan berbasis gender, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi dan seksual di wilayah konflik dan bencana. Sejumlah data korban kekerasan berbasis gender di wilayah konflik dan bencana menunjukkan pada tahun 1998 sd 2011 terdapat 22.284 kasus kekerasan seksual di ruang public (data Komnas Perempuan), terdapat 4 kasus perkosaan selama pengungsian Pasca Tsunami Aceh (laporan dari Komnas Perempuan tahun 2006), terdapat 3 kasus perkosaan di pengungsian setelah terjadi gempa di Padang, Sumatera Barat (laporan final UNFPA Indonesia untuk Respon Bencana Gempa di Padang tahun 2010)  dan terdapat 97 kasus Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence/GBV) yang dilaporkan oleh Community Support Center (CSC) selama respon Tsunami Aceh, UNFPA Indonesia, 2006.  “Di seluruh dunia, kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi kepada perempuan dan anak perempuan. Kekerasan berbasis gender terjadi karena konstruksi gender telah menempatkan Status Perempuan sebagai warga negara kelas dua di dalam masyarakat. Atas dasar relasi kuasa yang tidak setara ini, maka perempuan menjadi sangat rentan mengalami kekerasan. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di wilayah pribadi, ruang publik, baik dalam situasi normal ataupun sulit (bencana, perang, konflik), baik yang terjadi di tingkat individu, komunitas atau negara. Oleh karena itu, strategi perlindungan hak perempuan harus menyeluruh, dimulai dari pencegahan hingga penanganan setelah terjadinya tindakan kekerasan,” tambah Nyimas. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina memaparkan sejumlah permasalahan perempuan dan anak di Provinsi Banten, yaitu harmonisasi peraturan perundangan terkait perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak dan perlindungan khusus terhadap anak di Provinsi Banten,  perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan orang, dan tindak diskriminatif di Provinsi Banten dan kualitas hidup perempuan di Provinsi Banten (bidang kesehatan, pendidikan, akses ekonomi, keterwakilan politik perempuan). “Berdasarkan data Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) PPA sepanjang 2010 – September 2017 terdapat 442 kasus kekerasan terhadap perempuan, diantaranya 154 kasus KDRT, 100 kasus kekerasan seksual, 96 kasus penelantaran anak, 55 kasus penelantaran perempuan, 18 kasus perdagangan perempuan dan anak dan 3 kasus kekerasan fisik di bawah umur. Pada tahun 2017, terdapat 330 kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Banten diantaranya, kota tangerang selatan 38 kasus, kota tangerang 28 kasus, kota serang 25 kasus, kota cilegon 110 kasus, kabupaten tangerang 32 kasus, kabupaten serang 44 kasus, kabupaten pandeglang 27 kasus, dan kabupaten lebak 26 kasus. Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini, kami melakukan banyak terobosan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yaitu A. Upaya pencegahan kekerasan terdiri dari: (1) Pembentukan dan penguatan forum Puspa daerah; (2) Sosialisasi/kampanye perlindungan hak perempuan; (3) Sosialisasi pencegahan kekerasan; (4) Gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan/ Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan (5) Peningkatan ekonomi perempuan. B. Penyediaan Layanan (Rujukan) yang terdiri dari (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (2) Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan; (3) Pelayanan Rehabilitasi Sosial; (4) Pelayanan Penegakan Hukum & Bantuan Hukum; dan (5) Pelayanan Pemulangan & Reinstegrasi Sosial. C. Penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan. Jangan pernah mengabaikan dan menyakiti perempuan karena merekalah yang melahirkan kehidupan,” tutup Nina mengakhiri paparannya.

 


                                                             
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 21 Agustus 2018

Rumah Idaman untuk Perempuan Pejuang Kehidupan (41)

“Rumahku adalah istanaku”. Begitulah kalimat yang kerap kali menggambarkan keberdaan sebuah rumah di hati pemiliknya.
Siaran Pers, Kamis, 16 Agustus 2018

PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA GEMPA LOMBOK (345)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi, melakukan penyerahan…
Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

PERHATIAN BAGI PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA (73)

Jakarta, (15/08) – Ketimpangan penguasaan lahan hutan antara yang dikuasai swasta dengan dikelola rakyat ternyata melahirkan banyak konflik agrarian. Dari…
Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

Kado Jelang Kemerdekaan untuk Puldama (74)

Senja 11 Agustus 2018 menjadi saksi sejarah di sebuah wilayah pedalaman Papua, tepatnya Distrik Puldama, Kabupaten Yahukimo.
Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

Realisasi Investasi Triwulan II - 2018 Sebesar 176,3 T, Naik 3,1 % Dibanding Triwulan II - 2017 (79)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode…