KERJA BERSAMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUG DI DAERAH

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 04 April 2018
  • Dibaca : 463 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

KERJA BERSAMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUG DI DAERAH

    Siaran Pers Nomor: B- 033/Set/Rokum/MP 01/04/2018

 

Jakarta (3/4) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah Tahun 2018 pada 3 – 6 April 2018 di Jakarta. Rakortek ini sebagai tindak lanjut dari Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada  28 Februari – 2  Maret lalu yang merekomendasikan beberapa kegiatan strategis sebagai bentuk solusi penguatan kelembagaan dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan PUG di daerah.

“Rakortek ini diselenggarakan dalam upaya membangun sinergi penguatan kelembagaan PUG Pusat dan Daerah Tahun 2018 dan rencana kegiatan Tahun 2019, meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan membangun sinergi antar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG,” ujar Sekretaris Kementerian, Pribudiarta Nur Sitepu saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pelaksanaan PUG di Daerah Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (3/4).

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan RPJPN 2005-2025. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah merumuskan 3 (tiga) arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana mandat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 t"entang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, yaitu : 1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) Meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) dan; 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan dan isu strategis tersebut sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dalam SDGs (Sustainable Development Goals), tujuan ke lima yaitu “Kesetaraan gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”. Salah satu harapan yang akan dicapai pada 2030 mendatang adalah tercapainya kesetaraan, yang dikenal dengan istilah Planet 50:50.

Oleh sebab itu, percepatan PUG melalui perencanaan penganggaran responsif gender merupakan strategi pembangunan guna mengatasi berbagai kesenjangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, baik antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan telah membawa perubahan dan keberhasilan untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun masih terjadi kesenjangan yang menyebabkan ketertinggalan dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Data BPS tahun 2015  menggambarkan bahwa perempuan miskin sekitar   28,51 Juta (11,13 %); kekerasan terhadap perempuan : 321.752; kekerasan terhadap anak: 6.006; Angka Kematian Ibu (AKI) :  359/ 100.000 Ibu melahirkan;  angka kematian bayi  (AKB):  22,23/1000.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah tetapi perlu ditangani secara profesional oleh seluruh pemangku kepentingan. Agar permasalahan tersebut bisa cepat diselesaikan, maka Kemen PPPA sejak 2016 memiliki agenda prioritas Three Ends yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu antar sektor di pusat dan daerah, serta langsung menyentuh masyarakat, yakni 1) Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Mengakhiri perdagangan orang; 3) Mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan, di Deputi Kesetaraan Gender menjadi Three Ends Plus, yaitu ditambah dengan mengurangi kesenjangan politik bagi perempuan,” tambah Pribudiarta.

 

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (46)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (56)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (653)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (656)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (764)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…