KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA BEBAS KEKERASAN 2030

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 14 Mei 2018
  • Dibaca : 1321 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

INDONESIA BEBAS KEKERASAN 2030

    Siaran Pers Nomor: B- 078/Set/Rokum/MP 01/05/2018

 

Jakarta (14/5) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA). Aliansi yang beranggotakan 27 organisasi masyarakat sipil ini berkomitmen untuk  mewujudkan Indonesia bebas kekerasan pada 2030.

Berdasarkan data pantauan yang diperoleh dari Ikhtisar Eksekutif Stranas PKTA 2016-2020 menyebutkan bahwa sebanyak 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Lalu 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Sebanyak 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, dan 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan.

“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menghapus kekerasan pada anak, diantaranya dengan menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) 2016-2020 melalui 6 bidang, yaitu Legislasi dan Penerapan Kebijakan; Perubahan Norma Sosial dan Praktik Budaya; Pengasuhan Anak; Peningkatan Keterampilan Hidup & Ketahanan Diri Anak; Penyediaan Layanan Pendukung; dan Peningkatan Kualitas Data dan Bukti Pendukung,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise pada pembukaan Peluncuran Aliansi PKTA di Jakarta.

Upaya implementasi Stranas PKTA 2016-2020 harus dilakukan secara bersama. Penguatan kerjasama antar Kementerian/Lembaga, Civil Society Organization (CSO), Dunia Usaha, Media, dan Masyarakat terus digalakan.  Untuk itu, dilaksanakan peluncuran Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA).

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 150 representasi pemangku kepentingan strategis mulai dari Kementerian/ Lembaga terkait, Badan PBB, komisi negara, donor, media, sektor swasta, sekolah tanpa kekerasan, pemerhati anak, forum anak, dan anggota Aliansi PKTA.

“Kita harus menyiapkan langkah dan strategi yang baik untuk menghadapi Indonesia bebas kekerasan 2030. Salah satu langkah strategis yang hari ini dilakukan adalah meluncurkan Aliansi PKTA. Peran anak dan anak muda maupun masyarakat sipil sangatlah berarti dalam mewujudkan Indonesia Bebas Kekerasan 2030,” tambah Menteri Yohana.

Bentuk Implementasi lain dari penerapan Stranas PKTA 2016-2022 untuk menekan kasus kekerasan di sekolah adalah dengan menerapkan pendekatan disiplin positif.

"Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang memberikan alternatif pengganti hukuman fisik, yaitu memastikan bahwa hukuman yang diterima anak bersifat logis sehingga anak belajar untuk tidak mengulangi perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan yang menanamkan disiplin bagi anak dengan mengajarkan penyelesaian masalah tidak dengan kekerasan. Melalui metode ini, orang dewasa diajak untuk menerapkan disiplin pada anak dengan sudut pandang yang berbeda," ungkap Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Rini Handayani.

Harapan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah dengan Aliansi PKTA dan penerapan Disiplin Positif adalah dapat memberikan solusi dan inovasi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Gerakan bersama ini juga diharapkan menjadi langkah yang baik dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak-anak Indonesia.

 

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                                                                                             email:publikasi@kemenpppa.go.id 

  www.kemenpppa.go.id

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (195)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (270)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (238)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (4973)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…
Siaran Pers, Kamis, 10 Januari 2019

ANGGARAN MINIM, KERJA MAKSIMAL (231)

Jakarta (09/1) – Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama…