KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK 

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 30 Mei 2018
  • Dibaca : 1382 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK 

Siaran Pers Nomor: B-086/Set/Rokum/MP 01/05/2018


Jakarta (30/5) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU). MoU ini merupakan wujud dari komitmen Kemen PPPA dan KPU untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilihan Umum dan Pilkada 2018. Kesepakatan ini juga menjadi tolok ukur dalam membangun paradigma kesetaraan gender guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun eksekutif.

Seperti yang kita ketahui, 2018 merupakan tahun politik dan Juni 2018 nanti akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pada Pilkada serentak 2018, terdapat 56 laki-laki calon gubernur dan 2 perempuan calon gubernur. Sedangkan Perempuan Calon Bupati sebanyak 49 dan Perempuan Calon Wakil Bupati sebanyak 50 orang, semuanya berjumlah 99 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah perempuan yang mengikuti Pilkada 2018 mengalami peningkatan. Karena pada Pilkada serentak tahun 2017, hanya ada 44 perempuan atau sekitar 7,17% yang mengikuti pemilihan termasuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. 

“Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, akan tetapi belum mencapai 30% dari jumlah keseluruhan nya. Untuk itu, harapan saya dengan adanya MoU dengan KPU ini dapat mempercepat peningkatan keterwakilan perempuan di bidang legislatif dan eksekutif," ujar Menteri Yohana Yembise dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama (MoU) antara Kemen PPPA dan KPU, di Kantor KPU Pusat, Jakarta. 

Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak. Para pimpinan partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019 diharapkan dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memerintahkan kepada partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan calon legislatif. 

“Untuk meningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, Kemen PPPA telah melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan dalam Pilkada 2018 serta pelatihan politik perempuan calon legislatif untuk Pemilu 2019. Selain itu, pasca pemilihan mereka juga diberikan pembekalan agar lebih percaya diri dan mampu melaksanakan tugas-tugas keparlemenan," pungkas Menteri Yohana.

                                                             
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

CPNS Kemen PPPA, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (4886)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Pengumuman, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (12137)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

WUJUDKAN DUNIA BEBAS PERDAGANGAN ORANG (479)

Wina (18/10) - Perdagangan orang adalah kejahatan keji yang merendahkan martabat manusia serta menghambat orang untuk menikmati kehidupan yang damai…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

PERHATIAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK TANAH PAPUA (134)

Manokwari (18/10) – Usai melakukan dialog dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas, Menteri Yohana kemudian meninjau pelatihan ibu-ibu…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

TANTANGAN PERLINDUNGAN ABK DAN KELOMPOK MINORITAS (111)

Manokwari (17/10) – Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana…