PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK 

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 30 Mei 2018
  • Dibaca : 2593 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK 

Siaran Pers Nomor: B-086/Set/Rokum/MP 01/05/2018


Jakarta (30/5) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU). MoU ini merupakan wujud dari komitmen Kemen PPPA dan KPU untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilihan Umum dan Pilkada 2018. Kesepakatan ini juga menjadi tolok ukur dalam membangun paradigma kesetaraan gender guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun eksekutif.

Seperti yang kita ketahui, 2018 merupakan tahun politik dan Juni 2018 nanti akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pada Pilkada serentak 2018, terdapat 56 laki-laki calon gubernur dan 2 perempuan calon gubernur. Sedangkan Perempuan Calon Bupati sebanyak 49 dan Perempuan Calon Wakil Bupati sebanyak 50 orang, semuanya berjumlah 99 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah perempuan yang mengikuti Pilkada 2018 mengalami peningkatan. Karena pada Pilkada serentak tahun 2017, hanya ada 44 perempuan atau sekitar 7,17% yang mengikuti pemilihan termasuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. 

“Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, akan tetapi belum mencapai 30% dari jumlah keseluruhan nya. Untuk itu, harapan saya dengan adanya MoU dengan KPU ini dapat mempercepat peningkatan keterwakilan perempuan di bidang legislatif dan eksekutif," ujar Menteri Yohana Yembise dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama (MoU) antara Kemen PPPA dan KPU, di Kantor KPU Pusat, Jakarta. 

Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak. Para pimpinan partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019 diharapkan dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memerintahkan kepada partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan calon legislatif. 

“Untuk meningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, Kemen PPPA telah melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan dalam Pilkada 2018 serta pelatihan politik perempuan calon legislatif untuk Pemilu 2019. Selain itu, pasca pemilihan mereka juga diberikan pembekalan agar lebih percaya diri dan mampu melaksanakan tugas-tugas keparlemenan," pungkas Menteri Yohana.

                                                             
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 Juli 2019

Rangkul Remaja, Kunci Pembangunan Negara (19)

Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadi salah satu pelopor dalam implementasi Sustainable Development Goals 2030.
Siaran Pers, Rabu, 17 Juli 2019

Butuh Peran Dunia Hapus Kekerasan Terhadap Anak (43)

Indonesia menegaskan pentingnya kemitraan global dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak.
Pengumuman, Selasa, 16 Juli 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2019 (1082)

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan…
Siaran Pers, Jumat, 12 Juli 2019

Aku Anak Disabilitas, Aku Punya Asa dan Prestasi Tanpa Batas (219)

“Aku sering ditolak ojek online ketika aku ingin ke sekolah. Aku juga sering jatuh ketika naik Transjakarta saat ingin bermain…
Siaran Pers, Jumat, 12 Juli 2019

Penuhi Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi (158)

Anak – anak kelompok minoritas mempunyai kecenderungan kesatuan sosial budaya yang terpisah serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan…